Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Isu Kenaikan BBM dan LPG 3 Kg, DPR Minta Masyarakat Tetap Tenang

Mulyanto menjelaskan bahwa dalam terminologi Badan Pembangunan Nasional, strategi jangka pendek bersifat tahunan. Sementara strategi jangka menengah bersifat lima tahunan.
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas.

Dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah pekan ini, Menteri ESDM memaparkan dalam jangka menengah dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar, dan gas melon 3 Kg.

“Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

Mulyanto menjelaskan bahwa dalam terminologi Badan Pembangunan Nasional, strategi jangka pendek bersifat tahunan. Sementara strategi jangka menengah bersifat lima tahunan.

“Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR,” jelasnya.

Itu sebabnya, terang Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum biasa saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja. Umumnya, bila suatu isu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.

Keputusan untuk penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 Kg ada di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sampai hari ini pernyatan dari Sri adalah tidak akan menaikan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock.

“Pertimbangan Menteri Keuangan tentu akan lebih komprehensif karena melihat bukan saja sisi pengeluaran akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas, tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama batubara, CPO, tembaga, dan nikel,” ucap politisi PKS tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper