Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU Narkotika, Pecandu Narkotika Tidak Langsung Dipenjara

Amandemen UU Narkotika akan mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban narkotika.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 31 Maret 2022  |  11:04 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menggelar rapat kerja terkait amandemen Undang-undang No.35/2009 tentang Narkotika, Kamis (31/3/2022).

Menteri Yasonna yang mewakili pemerintah memaparkan bahwa amandemen UU Narkotika sudah mendesak dilakukan. Hal ini mempertimbangkan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat.

"Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren penyalahgunaan narkotika yang masih tinggi, hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk merevisi UU," ujar Yasonna di Komisi III DPR, Kamis (31/3/2022).

Yasonna melanjutkan bahwa mengingat kondisi tersebut perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai definisi pecandu narkotika, penyalahguna, dan korban narkotika. Pasalnya, UU existing, belum memberikan konsepsi yang jelas mengenai definisi pecandu, penyalahguna dan korban. 

Di sisi lain, penyamaan perlakuan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban dengan bandar narkotika menimbulkan ketidakadilan dalam penanganannya. "Seharusnya untuk tiga kategori tersebut, difokuskan pada upaya rehabilitasi, melalui penilaian komprehensif," jelasnya.

Kebijakan rehabilitasi dibandingkan dengan pidana penjara, menurut Yasonna, Iki juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Adapun Yasonna memaparkan bahwa beberapa poin yang akan diatur dalam amandemen UU Narkotika antara lain zat psikoaktif baru, new psychoaktive substances (NSP), penyempurnaan terhadap mekanisme rehabilitasi, tim penilaian terpadu, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kewenangannya.

Selanjutnya, syarat dan tata cara pengujian sampel, penyempurnaan ketentuan pidana, hingga mekanisme barang sitaan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

narkotika yasonna laoly
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top