Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk mengalokasikan belanja produk dalam negeri mencapai Rp5,18 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan angka itu merupakan komitmen tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.
Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu disampaikan dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22 - 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan kementerian atau lembaga nonkementerian, pemerintah daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Business matching ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi UMKM serta Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
“Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp 11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun,” kata Ratu melalui siaran pers, Sabtu (26/3/2022).
Baca Juga
Adapun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” ujar Ratu.
Upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya sedih melihat anggaran pemerintah baik APBN, APBD dan anggaran BUMN justru dibelanjakan untuk produk-produk impor. Bahkan, Jokowi menyebut bodoh apabila anggaran ribuan triliun tersebut masih saja tidak dibelanjakan untuk membeli produk buatan industri dan UMKM dalam negeri.
“Cek yang terjadi sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp 526 triliun. Di daerah? Wagub, pak bupati, pak wali 535 triliun. Lebih gede daerah,” ujar Jokowi dalam Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).
Dia menambahkan, selain anggaran APBN dan APBD, anggaran modal bagi BUMN sebesar Rp 420 triliun. Menurut Jokowi, rincian anggaran modal untuk pusat, daerah maupun BUMN sangat besar.
"Kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. Ini kan 2 persen lebih " jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
