Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel kepada para menteri dan pemerintah daerah karena tidak mengoptimalkan anggaran negara untuk memajukan produk dalam negeri dan masih doyan impor.
Jokowi terkejut saat mengetahui dari total anggaran pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun dan BUMN Rp420 triliun untuk pembelanjaan barang dan jasa atau modal, hanya 14 persen yang dibelanjakan produk dalam negeri (PDN) atau sekitar Rp214 triliun.
"Begitu saya lihat pengadaan barang dan jasa seperti apa, sedih saya. Belinya barang-barang impor semua," kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/2022).
Menurutnya, anggaran yang sangat besar tersebut jika digunakan 40 persen saja untuk pengadaan produk dalam negeri, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Ini kan 2 persen lebih enggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor. Kita diam saja. tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini, malah beli barang-barang impor," ujarnya.
Kepala Negara pun memerinci barang-barang yang seharusnya tidak perlu dimpor karena diproduksi di Indonesia. Pertama, Jokowi menyebut pengadaan CCTV yang seharusnya bisa menggunakan produk dalam negeri.
"Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor," ujarnya.
Produk lainnya adalah seragam dan sepatu tentara dan polisi yang juga diadakan melalui jalur impor. Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan kekecewaannya atas pengadaan produk kesehatan seperti alat kesehatan hingga tempat tidur rumah sakit.
"Saya lihat di Yogya, Bekasi, dan Tangerang ada, malah impor. Mau kita teruskan? Saya kalau sudah jengkel saya umumkan semua nanti," katanya.
Kementerian Pertanian pun tidak luput dari kemarahan Jokowi. Eks Gubernur DKI Jakarta ini kecewa atas impor traktor.
"Alat mesin pertanian, Menteri Pertanian, apa traktor kayak begitu. Bukan high tech saja kok impor, jengkel saya," ujarnya.
Yang lebih parah, kata Jokowi, alat tulis kantor pun bukan produk dalam negeri, melainkan impor.
"Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak tahu barang yang dibeli itu barang impor," ucapnya.
Jokowi meminta agar target 40 persen dari Rp1.074 triliun potensi belanja pemerintah pusat dan daerah atau sekitar Rp400 triliun digunakan untuk pengadaan produk dalam negeri.
"Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi, urusan yang Rp400 triliun di Mei, segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya," tegas Jokowi.
