Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Spekulan Minyak Goreng Diduga Bermain, PIPSI Desak KPPU Turun Tangan

PISPI mendesak KPPU RI untuk turun tangan terkait kelangkaan minyak goreng dan bahan pangan lainnya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Maret 2022  |  06:29 WIB
Spekulan Minyak Goreng Diduga Bermain, PIPSI Desak KPPU Turun Tangan
Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) untuk turun tangan terkait kelangkaan minyak goreng dan bahan pangan lainnya.

"Kami meminta KPPU RI untuk segera melakukan investigasi terhadap tataniaga komoditas pangan secara komprehensif," ujar Koordinator Presidium BPP PISPI, Agus Ambo Djiwa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/3/2022).

Dia mengatakan, kelangkaan juga terjadi pada bahan pangan kedelai, daging, gula serta bahan pangan pokok yang diduga karena adanya permainan para spekulan.

Agus Ambo juga meminta agar Badan Pangan Nasional yang telah terbentuk segera melakukan percepatan konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah nyata mengatasi persoalan pangan yang terjadi.

Alasannya, karena kenaikan harga diiringi dengan kelangkaan stok sehingga membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok menjelang datangnya bulan suci Ramadan.

"Kita meminta pemerintah segera menuntaskan kelangkaan dan atau kenaikan harga bahan pangan seperti minyak goreng, cabe, kedelai, daging dan gula," katanya.

Khusus untuk kelangkaan minyak goreng yang telah menjadi “gorengan” banyak pihak, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas mengintervensi dan melakukan stabilisasi agar tak berlarut-larut persoalannya.

"Ironis jika negara penghasil CPO dan minyak goreng berbahan baku sawit terbesar di dunia namun rakyat kesulitan mendapatkannya."

Dikatakan, struktur pasar minyak goreng yang bersifat oligopoli, dikuasai oleh hanya segelintir pemain yang menguasai dari hulu sampai hilir. Penguasaan itu mulai dari perkebunan, sarana produksi, pabrik kelapa sawit, pabrik minyak goreng, saluran distribusi sampai super market retailnya tergabung dalam kelompok bisnis yang sama.

Potret ini mestinya memudahkan pemerintah melakukan intervensi untuk stabilisasi. Pemerintah mesti tegas jika sudah menyangkut hajat hidup rakyat, agar tak ada tafsir liar dalam menilai antara relasi bisnis dan kekuasaan, katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu minyak goreng badan pangan nasional (BPN)
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top