Bisnis.com, JAKARTA - Selain menggelar B20 atau Business 20 yang berisi pertemuan pemimpin bisnis atau pengusaha dari negara anggota G20, Presidensi G20 Indonesia juga mewadahi pertemuan C20 atau Civil 20.
Saat ini, sejak 7-9 Maret nanti sedang berlangsung acara C20 Kick Off Ceremony & Meeting di Nusa Dua, Bali. Civil 20 (C20) adalah wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh anggota G20 untuk terlibat dengan para pemerintah anggota G20 dalam menghadapi isu-isu krusial di dunia saat ini.
Melalui forum yang disediakan G20 ini, kelompok masyarakat sipil di forum C20 dapat memberikan masukan, rekomendasi bahkan kritik yang akan dibahas di KTT G20 di akhir tahun nanti.
Intinya, komite pengurus C20 berperan sebagai penghubung antara masyarakat sipil dengan para pembuat kebijakan di G20, agar suara masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif.
Tahun 2022 ini, mengikuti G20 Indonesia, Presidensi C20 juga dipegang oleh organisasi masyarakat sipil dari Indonesia. Sebelumnya, C20 2021 dilaksanakan di Italia dan C20 2020 di gelar di Riyadh, Arab Saudi.
INFID, Prakarsa, IESR, Publish What You Pay Indonesia menjadi bagian jaringan global C20. Saat ini, Chair C20 Indonesia dijabat oleh Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, sedangkan C20 Sherpa diisi oleh Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The Prakarsa.
Baca Juga
Sementara itu Co-Chair C20 dijabat oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR; Aryanto Nugroho Koordinator Nasional Publish What You Pay dan Herni Ramdlaningrum dari Prakarsa.
Isu yang dibahas dalam C20 tahun 2022 ini di antaranya Akses Vaksin dan Kesehatan Global; Keadilan Gender; Pajak dan Keuangan Berkelanjutan; Lingkungan, Keadilan Iklim dan Transisi Energi; SDG’s dan Kemanusiaan; Pendidikan, Digitalisasi dan Ruang Sipil; dan Anti Korupsi.
Chair C20 Indonesia Sugeng Bahagijo menjelaskan, dalam forum ini Indonesia menyoroti empat isu utama, yang akan menjadi agenda utama Indonesia bagi pembahasan di G20.
Pertama, C20 Indonesia menilai distribusi vaksin global masih belum merata, karena negara maju gencar mendorong vaksin sementara negara-negara berkembang dan miskin masih kesulitan mengejar target vaksin dua dosis. Sebagai perwakilan negara berkembang, Indonesia menyuarakan kepentingan ini.
Kedua, C20 Indonesia akan mendorong reformasi perpajakan global, khususnya pajak bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun depan berlaku tarif global minimum tax 15 persen bagi perusahaan dengan pendapatan di atas 750 juta euro.
“Penerapan kebijakan pajak itu perlu lebih maksimal, yakni jangan sampai pajak hanya masuk ke negara-negara maju tapi juga negara berkembang harus mendapatkan manfaat dari kebijakan pajak tersebut,” kata Sugeng.
Ketiga, C20 mendorong negara-negara maju untuk merealisasikan janjinya membayar 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang. Dana itu untuk melakukan mitigasi dan adaptasi penekanan dampak krisis iklim serta kebutuhan transisi ke energi hijau yang memerlukan biaya sangat tinggi.
Keempat, C20 mendorong penurunan tarif remitansi global dari rata-rata 6 persen menjadi 3 persen. Ini memang akan merugikan korporasi [penyedia jasa pembayaran], tetapi manfaatnya akan sangat besar bagi para pekerja migran.
