Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan lima poin kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (rakornas) Penanggulangan Bencana 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu (23/2/2022).
Jokowi menyampaikan, sebagai negara yang dilingkari oleh Ring of Fire (cicin api) dengan wilayah yang sangat luas, bencana merupakan keseharian yang ditemui masyarakat Indonesia.
“Indonesia termasuk 35 Negara yang paling rawan risiko bencana di dunia, hampir setiap hari ada bencana di beberapa wilayah Indonesia,” katanya, dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (rakornas) Penanggulangan Bencana 2022 dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, bencana turut membawa risiko kerugian sangat besar, baik dari sisi korban maupun kerugian material.
Oleh sebab itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematik, dan rencana induk penanggulangan bencana 2020–2044 disebutkan harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan penuh tanggungjawab.
“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu bebenah diri,” ujarnya.
Baca Juga
Kepala Negara berpesan bahwa: pertama, budaya kerja BNPB harus siaga, harus antisipatif, harus responsif, dan adaptif.
“Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga dan secara tiba-tiba, bahkan muncul secara tidak terbayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah pandemi Covid-19. Ketidak terdugaan itu harus ditangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan Negara,” tuturnya.
Kedua, Jokowi meminta orientasi pada pencegahan harus diutamakan, dirinya mengamini beberapa jenis bencana seperti Gempa Bumi dan Letusan Gunung Berapi tidak bisa dicegah sebelumnya, tetapi banyak jenis bencana yang bisa dicegah dan dikurangi.
Salah satunya, seperti banjir dengan melakukan penghijauan, dengan penanaman vegetasi, dan bencana tanah longsor yang bisa dicegah dengan reboisasi di beberapa daerah agar bisa dilakukan.
“Di Jawa Barat yang banyak [terjadi tanah longsor], Jawa Tengah juga banyak, Sulawesi juga ada, NTB juga ada agar penanaman vetiver lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai, dan saluran air, dan lainnya. Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk Pemda dan Masyarakat,” katanya.
Sekadar informasi, vetiver merupakan tanaman untuk konservasi tanah dan air maupun untuk fitoremediasi yang dikenal sebagai pencegah longsor.
Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan, dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan penanaman vegetasi penghambat ombak tsunami atau taifun dapat dilakukan.
“Karena perubahan iklim dunia nanti arahnya akan makin mengerikan. Semua Negara sudah ngeri dan mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada karena perubahan iklim,” ujarnya.
Jalur Evakuasi
Adapun, vegetasi yang dimaksud untuk menahan ombak dan tsunami adalah tanaman magrove dan tanaman asosiasi seperti nipah, cemara pantai, casuarina, dengan berasosiasi dengan waru laut, ketapang, nyamplung, dan kelapa.
“Ini harus banyak ditanam di daerah pesisir pantai yang banyak bencana Tsunami atau taifun, harus terus ditambah,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar jalur evakuasi harus terus ditambah, di mana instrumen peringatan harus terus diperbarui dan dicek secara rutin
“Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. Saya tau tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB, tetapi saya minta kalian ikut terlibat dan mengingatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya karena sekali lagi ini menyangkut keselamatan rakyat,” katanya.
Keempat, BNPB diminta untuk aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana.
“Harus ini semua diajak, perizinan usaha harus mempetimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana bukan menambah risiko bencana, sering kita bangun lupa mengenai ini. Pengharus keutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan,” tuturnya.
Kelima, Jokowi meminta BNPB turut membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan terutama di daerah-daerah rawan bencana.
Menurutnya, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.
“Berbagai kearifan lokal masyarakat ini perlu untuk dilatih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan simulasi dan tidak menunggu sampai datangnya bencana,” kata Jokowi.
