Bisnis.com, JAKARTA-Direktur Program Demokrasi dan Keadilan Sosial Public Virtue Research Institute (PVRI) Mohamad Hikari Ersada menilai pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD dalam siaran pers berjudul “Jangan Terprovokasi Wadas Tenang dan Damai” adalah bentuk pengaburan dan manipulasi informasi.
Hikari pun menyayangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyebut bahwa proses penanganan terhadap warga Desa Wadas sudah sesuai prosedur.
“Pernyataan Menkopolhukam bahwa hal tersebut sudah sesuai prosedur harus diuji validitasnya. Faktanya, telah terjadi mobilisasi aparat secara besar-besaran dan sejumlah warga dibawa ke kantor polisi dengan perlakuan yang buruk,” ujar Hikari kepada awak media, Kamis (10/2/2022).
Selain itu, Hikari menyangkan bahwa pemerintah justru berfokus pada perbedaan sikap antar warga dan bukan pada kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat.
“Pemerintah mengaburkan konteks penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan yang terjadi dengan memakai dalih adanya provokasi di sosial media,” ujarnya.
“Pemerintah pusat melakukan framing yang cenderung manipulatif jika menyatakan semua informasi dan pemberitaan yang jelas menggambarkan seakan-akan terjadi peristiwa yang mencekam itu sama sekali tidak terjadi. Ini harus segera dikoreksi,” tambah Hikari.
Dalam catatan Public Virtue, “tuduhan dan labeling” yang mengarah pada manipulasi informasi kepada masyarakat yang sebenarnya adalah para pejuang keadilan sosial bukan merupakan sesuatu yang baru. Sebelumnya di tahun 2021, 58 pegawai KPK yang dipecat dilabeli sebagai gerbong politik taliban dan melakukan talibanisasi di KPK.
“Upaya ini merupakan salah satu pola pelemahan partisipasi politik warga yang berarti pelemahan terhadap demokrasi di Indonesia,” tandas Hikari.
