Bisnis.com, JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau PKB untuk tidak ugal-ugalan dalam berorganisasi dan masuk ke PCNU maupun MWC NU.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan bahwa selama ini PKB tidak pernah mendahulukan etika kepada PBNU, namun tiba-tiba langsung masuk ke PCNU maupun MWC NU.
Menurut Rahmat, pola PKB yang selama ini dilakukan harus segera diubah.
"Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi seperti ini yang salah kaprah dan harus diingatkan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Kemudian, lanjut Rahmat, PKB juga menyampaikan bahwa pihaknya sering membantu NU dan PBNU di hadapan publik. Dia menegaskan bahwa apapun yang dikeluarkan PKB untuk NU adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.
"NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU dan PCNU berhak mengaudit kinerja, operasional dan keuangan PKB," katanya.
Rahmat mengingatkan bahwa PKB adalah institusi politik yang dibuat PBNU untuk jadi alat perjuangan PBNU. Jadi, menurut Rahmat, sudah sepantasnya semua yang dikerjakan oleh PKB harus mendapat restu dari PBNU.
"Ini kok lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. Seolah-olah PKB lebih hebat dan lebih berjasa dari NU,” ujarnya.
Jika ditinjau dari aspek sejarah, menurut Rahmat, PKB merupakan organisasi politik yang dilahirkan oleh PBNU, dengan aktor utamanya adalah KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
"Sejarah tidak bisa dilupakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU. Jika mengacu ke sana, artinya kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU,” tuturnya.
Maka dari itu, kata Rahmat, setelah Muktamar NU, secara etika PKB seharusnya membuat surat untuk audiensi kepada Rais Aam dan Ketum PBNU.
"Untuk memberikan laporan, program kerja dan agenda politik ke depan,” katanya.
