Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kelak PDI Perjuangan (PDIP), lahir dari kebijakan rezim Orde Baru yang memaksa aliran politik nasionalis, Kristen dan Katolik, hingga sosialis (Murba) melebur menjadi satu partai. Partai baru ini kemudian dideklarasikan pada 10 Januari 1973.
Sedikit menilik ke belakang, gagasan peleburan atau fusi partai tersebut merupakan imbas dari pelaksanaan politik 'massa mengambang' yang dirancang oleh asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo.
Ali adalah salah satu jenderal kepercayaan Soeharto. Keduanya merupakan tentara dari rumpun Diponegoro.
Konsep 'massa mengambang' secara eksplisit tidak melarang rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik, tetapi memberi batas supaya rakyat tidak terlalu sibuk dengan hiruk pikuk politik.
Orde Baru sepertinya tak ingin sistem multi partai yang pernah subur pada pemerintahan Soekarno mengganggu stabilitas negara. Sebaliknya, peleburan atau fusi partai adalah strategi untuk memutus mata rantai politisasi sekaligus memudahkan rezim mengontrol aktivitas politik pada waktu itu.
"Sudah selayaknya rakyat dialihkan perhatiannya dari masalah-masalah politik dan diarahkan kepada usaha pembangunan nasional," tulis Ali Moertopo dalam 25 Tahun Akselerasi Modernisasi Pembangunan dikutip dari buku Unfinished Nation karya sejarawan Australia Max Lane.
Baca Juga
Operasi depolitisasi oleh Orde Baru dengan komando Ali Moertopo berhasil dan hanya menyisakan dua partai politik ditambah satu golongan dalam konstelasi politik nasional.
Partai yang berbasis agama Islam dipaksa bergabung melalui gerbong Partai Persatuan Pembangunan (PPP), nasionalis-sosialis-agama selain Islam di PDI, dan satu lagi yakni Golongan Karya.
(Simbol PDI 1973-1999./Sumber: Wikipiedia)
Khusus PDI, kendati terdiri dari banyak latar belakang, kehadirannya merepresentasikan suara kaum nasionalis. Ideologi PDI juga dekat dengan pendahulunya, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno, yakni Marhaenisme. Basis pemilih PDI pun mewarisi lumbung suara PNI di wilayah Bali, Jawa Tengah hingga Jawa Timur (Mataraman).
Sayangnya sejak kemunculannya, capaian suara PDI tidak pernah mengulang kejayaan PNI. Pada Pemilu 1977, misalnya, PDI hanya memperoleh 8,6 persen suara atau 29 kursi di DPR.
Perolehan kursi ini terpaut jauh dibandingkan PPP yang memperoleh 99 kursi atau penguasa parlemen Golkar yang meraup 232 kursi. Kondisi itu terulang pada Pemilu 1982. Capaian suara PDI tak pernah tembus di angka 10 persen.
Nasib PDI di parlemen mulai moncer pada Pemilu 1987. Suara PDI melesat dibandingkan dua pemilu lalu. Partai berlambang kepala banteng itu memperoleh lebih dari 10 persen suara. Jumlah kursi di parlemen menjadi 40 kursi atau naik 16 kursi dari periode pemilu sebelumnya.
Tren peningkatan suara PDI kembali terulang pada Pemilu 1992. Golkar partai penguasa Orde Baru kendati masih dominan suaranya turun 5,1 persen. Suara PPP naik menjadi 17 persen. PDI partai yang menjadi anak tiri Orde Baru suaranya meroket dari 10,9 persen menjadi 14,9 persen atau naik 4 persen.
Efek Trah Soekarno
Banyak pihak yang berpendapat meroketnya suara PDI adalah implikasi dari keberadaan trah Soekarno di partai kepala banteng. Trah Soekarno yang dimaksud adalah Megawati Soekarnoputri.
Sebagian sumber yang mengaitkan kemunculan Megawati dengan sepak terjang Jenderal Leonardus Benny Moerdani.
Benny Moerdani adalah tokoh militer sekaligus orang paling berpengaruh setelah Soeharto pada awal dekade 1980-an.
Konon Benny mulai jengah dengan tindak tanduk keluarga dan anak-anak Soeharto. Dia ingin ada perimbangan politik. Benny kemudian membujuk trah Soekarno untuk terjun ke politik praktis.
Eksperimen Jenderal tempur sekaligus pemikir tersebut rupanya berhasil. Mega dengan sekejap menjadi tokoh di PDI. Suara PDI langsung melesat. Kongres PDI di Surabaya pada tahun 1993, bahkan memilih Megawati sebagai Ketua PDI.
Popularitas Mega rupanya mulai mengusik Orde Baru. Soeharto menganggap Megawati sebagai ancaman. Dia kemudian berupaya sekeras mungkin untuk menyingkirkan Megawati. Salah satunya dengan memilih Soerjadi sebagai Ketua PDI dalam Kongres Medan.
Kubu Megawati menolak Soerjadi, konflik internal di PDI kemudian berkecamuk. Kritik terhadap Orde Baru semakin deras meluncur dari PDI Mega. Puncaknya, peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Saat itu massa PDI Soerjadi, dibantu ABRI, menyerang kantor PDI yang dikuasai kubu Megawati. Puluhan orang tewas dan hilang.
Meski demikian, MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2008 menulis bahwa represi dan aksi kekerasan yang dijalankan Orde Baru ternyata gagal membendung laju PDI Megawati. Sebaliknya, nama Megawati justru semakin populer.
Popularitas Megawati kelak menjadi kunci bagi kesuksesan PDI, yang kemudian pada tahun 1999 berubah namanya menjadi PDI Perjuangan (PDIP).
Lewat tangan dingin Megawati partai berlambang banteng moncong putih tersebut menikmati pait getirnya reformasi. Pada Pemilu multi partai tahun 1999, PDIP berhasil menjadi partai pemenang dengan 33,7 persen suara. Sayangnya meski tampil sebagai pemenang pemilu, Megawati gagal menjadi presiden setelah kalah voting melawan Gus Dur.
Kesuksesan PDIP juga tak berlangsung lama, pada Pemilu 2004, suara PDIP turun cukup signifikan.PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 18,9 persen, tren ini berlanjut pada tahun 2009 yang hanya sebanyak 14 persen suara.
Anjloknya suara PDIP tersebut pararel dengan turunnya popularitas sosok sentral Megawati Soekarnoputri karena perubahan pola politik dan sejumlah skandal selama dia menjabat sebagai Presiden menggantikan Gus Dur.
Beruntung pada tahun 2014, situasinya agak berbalik, sosok Joko Widodo berhasil meningkatkan elektabilitas partai. Hasilnya pada pemilu 2014 PDIP kembali menjadi partai mayoritas dengan suara 18,9 persen suara. Kinerja positif tersebut berhasil mengantarkan Joko Widodo sebagai Presiden RI.
Tren positif perolehan suara berlanjut pada tahun 2019. PDIP memperoleh 19,3 persen dan mengantarkan Jokowi untuk kedua kalinya menjabat sebagai Presiden.
Dilema Ojo Pedot Oyot
Namun demikian, kesuksesan PDIP dalam dua pemilu terakhir rupanya menyisakan dilema. Keberadaan Jokowi yang notabene bukan darah biru Soekarno membuat banyak pihak mempertanyakan soal keberlangsungan trah Bung Karno di dalam PDIP.
Apalagi, setelah Megawati berhenti menjadi calon presiden, nyaris tidak ada satupun tokoh dari trah Soekarno yang mumpuni untuk maju atau memimpin partai berlambang banteng. Padahal, sebagian elit partai masih menginginkan supaya PDIP tetap dipegang trah Soekarno.
Makanya, slogan Ojo Pedot Oyot terus digaungkan, gerakan untuk mengusung trah Soekarno juga terus dipertahankan.
Meskipun kalau melihat grass root, sebenarnya banyak juga kader yang menyuarakan regenerasi pimpinan politik. Toh di internal PDIP sebenarnya banyak anak-anak muda atau kader ideologis Bung Karno yang berpengalaman dan mampu memimpin partai politik.
.jpg)
(Ganjar Pranowo/Instagram @ganjar_pranowo)
Posisi PDIP semakin dilematis ketika salah satu kadernya yakni Ganjar Pranowo masuk dalam bursa pemimpin nasional 2024. Elit yang fanatik terhadap kelangsungan trah Soekarno, menyerang Ganjar. Mereka bahkan tidak lagi mengundang Ganjar dalam beberapa acara partai.
Meski demikian, seperti kisah Megawati saat Orde Baru, semakin ditekan, popularitas Ganjar justru semakin melejit. Elektabilitas Ganjar bahkan melangkahi Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei.
Sementara satu-satunya jagoan trah Soekarno, Puan Maharani, elektabilitasnya nasakom alias nasib satu koma. Jika dibandingkan dengan elit parpol lainnya, Puan bahkan terpaut jauh dari Agus Harimurti Yudhoyono, putra Mahkota Cikeas yang saat ini berada di peringkat empat besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi.
Dengan realitas tersebut mungkin PDIP perlu menghitung ulang, apakah keukeuh untuk mengusung trah Soekarno atau tokoh laindengan konsekuensi kemungkinan surutnya pengaruh anak biologis Soekarno di PDIP.
Dua pilihan tersebut memiliki risikonya masing-masing. Tetapi bagaimanapun keputusan tentu harus segera diambil guna menjaga sejarah dan kejayaan partai yang telah berumur hampir setengah abad.
Selamat ulang tahun PDIP, semoga tetap Pejah Gesang Nderek Bung Karno, Merdeka!!!
