Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai skema pembelajaran tatap muka-daring (hybrid learning) dapat menjadi batu loncatan untuk mempersiapkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih resilien dan tahan bencana.
Penyebabnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza mengatakan bahwa saat ini pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen masih diikuti potensi tingginya risiko penyebaran Covid-19.
“Sistem pendidikan nasional perlu dirancang untuk lebih resilien terhadap ancaman bencana dan pandemi menunjukkan urgensi untuk mempersiapkan hal tersebut. Selama pandemi masih ada, kami rasa sulit menciptakan kondisi ideal PTM 100 persen. Untuk itu pelaksanaan hybrid learning bisa jadi opsi untuk dikembangkan,” tuturnya, Kamis (6/1/2022).
Dia melanjutkan, pemerintah perlu mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen yang sudah mulai diberlakukan, salah satunya di Jakarta tahun ini, terutama dengan merebaknya varian Omicron dan juga beragamnya capaian vaksinasi di berbagai daerah.
“Pelaksanaan PTM 100 persen dengan maksimal enam jam durasi pembelajaran masih cukup riskan dilaksanakan mengingat mulai merebaknya varian Omicron di DKI Jakarta. Hal tersebut semakin dikhawatirkan dengan belum meratanya akses vaksinasi untuk guru dan peserta didik,” ujarnya.
Menurutnya, ada baiknya untuk mengurangi kuota PTM menjadi sama seperti tahun ajaran baru sebelumnya, yaitu berkisar 50—70 persen dengan disertai protokol kesehatan ketat.
Selain itu, orang tua dan siswa sebaiknya dapat memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring untuk menjamin keamanan kesehatan.
Pertimbangannya adalah karena vaksinasi guru dan tenaga pengajar serta peserta didik juga belum terlaksana dengan merata dan penuh (dua kali vaksinasi) serta adanya tren kenaikan kasus setelah libur panjang di akhir tahun.
Dia juga menambahkan perlu adanya jeda waktu usai libur hingga PTM dilaksanakan secara penuh.
“Kemendikbud-Ristek dan Dinas Pendidikan juga wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah yang mengikuti PTM, baik 100 persen maupun terbatas, memiliki fasilitas dan sanitasi yang lengkap dan baik serta para guru dan stafnya sudah tervaksinasi lengkap,” ujarnya.
Nadia menambahkan sekolah perlu memastikan terpenuhinya beberapa persyaratan dalam SKB 4 menteri, yaitu ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, adanya alat pengukur suhu thermogun dan pemetaan warga satuan pendidikan.
Menurutnya, perlu pemeriksaan secara masif terkait pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah, terutama terkait dengan check-list dari pemerintah. Pemeriksaan juga perlu dilakukan per klaster sekolah untuk mengetahui mengapa muncul kasus Covid di sana. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengambil langkah preventif untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk varian Omicron, di sekolah.
“Pemerintah harus memprioritaskan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerintah tetap perlu memperhatikan bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan protokol kesehatan yang baik dan benar. Siswa yang turut serta dalam PTM disarankan untuk divaksinasi untuk mendukung upaya preventif dalam memvaksinasi guru,” ungkap Nadia.
