Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jepang dan China Sepakat Bentuk Jalur Komunikasi Khusus Militer

Menteri Pertahanan Jepang dan mitranya dari China sepakat membentuk jalur komunikasi bersama pada akhir tahun 2022.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 29 Desember 2021  |  11:35 WIB
Ilustrasi-Kapal perusak radar milik Angkatan Laut China Hull 568 saat menjalani misi latihan tempur di Laut China Selatan, 18 Juni 2020./ANTARA - HO/ChinaMilitary\r\n\r\n
Ilustrasi-Kapal perusak radar milik Angkatan Laut China Hull 568 saat menjalani misi latihan tempur di Laut China Selatan, 18 Juni 2020./ANTARA - HO/ChinaMilitary\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Jepang dan mitranya dari China sepakat membentuk jalur komunikasi bersama pada akhir tahun 2022 di tengah ketegangan antara kedua negara bertetangga di Asia Timur itu.

Kementerian Pertahanan China mengkonfirmasi perjanjian jalur hotline tersebut dalam sebuah pernyataan tanpa memberikan tanggal implementasinya sebagaimana dikutip CNN.com, Rabu (29/12).

Kesepakatan itu dicapai dalam konferensi video dua jam antara Nobuo Kishi dari Jepang dan Wei Fenghe dari China. Kesepakatan dicapai saat banyak negara yang bersengketa atas Taiwan dan masalah di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Para menteri membahas perbedaan tersebut selama pertemuan, termasuk klaim bersaing mereka atas rantai pulau karang yang tidak berpenghuni di Laut China Timur. Rangkaian pulau itu dikendalikan oleh Jepang tetapi yang diklaim China sebagai wilayah kedaulatannya.

Jepang mengontrol pulau-pulau itu, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyus di China sejak 1972. Tetapi ketegangan di rantai itu, 1.200 mil (1.900 kilometer) barat daya Tokyo, telah meningkat selama bertahun-tahun.

China mengirimkan kapal pemerintah, termasuk kapal penjaga pantai ke rantai pulau tersebut dengan frekuensi yang semakin meningkat. Langkah itu dipandang Jepang sebagai tantangan bagi kedaulatannya yang diakui secara internasional atas pulau-pulau tersebut.

"Menteri Kishi menyampaikan bahwa Jepang menentang upaya perubahan sepihak ke status quo dengan paksaan dan bahwa Jepang memiliki keprihatinan besar terhadap tindakan tersebut merujuk pada peristiwa seperti kegiatan Tentara Pembebasan Rakyat dan kapal Penjaga Pantai China," menurut bunyi sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Jepang yang dikeluarkan setelah pertemuan para menteri.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan itu, China mempertahankan klaim kedaulatannya atas pulau-pulau tersebut.

"China akan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial dan hak serta kepentingan maritimnya. Kedua belah pihak harus fokus pada kepentingan keseluruhan hubungan bilateral dan berusaha untuk menjaga stabilitas di Laut Cina Timur," menurut rilis dari Kementerian Pertahanan negara itu.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jepang china laut china selatan
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top