Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengapresiasi Program Kartu Prakerja yang selama hampir dua tahun ini menjalankan layanan publik dengan cara-cara baru. Harapannya, program ini bisa berlanjut terus.
Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus mengatakan bahwa program Kartu Prakerja menjadi role model bagi instansi pemerintahan lain karena beroperasi dengan menggunakan platform yang baru.
“Di sini kita melihat ada pola-pola pembelajaran yang melibatkan mitra strategis yang bekerja secara profesional,” kata Akik saat Rapat Kerja Tim Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja di Bandung, dikutip melalui keterangan pers, Rabu (15/12/2021).
Akik menjelaskan bahwa pelibatan mitra strategis dari sektor swasta dapat menjembatani keterbatasan sumber daya di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Penggunaan platform pelatihan online yang ada di Kartu Prakerja dianggap juga dapat diadopsi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, literasi digital adalah keharusan dan menjadi syarat utama bagi instansi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan.
“ASN harus giat belajar memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kompetensi menjawab tantangan ke depan. Prinsipnya, kita mau belajar atau dilindas,” ujarnya.
Akik menuturkan bahwa orientasi untuk melayani dalam bekerja seperti yang dijalankan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja begitu penting.
Sistem penanganan keluhan di program ini dianggapnya luar biasa karena dilengkapi dengan service level agreement dan wallboard monitoring secara real time. Oleh karena itu, harapannya Program Kartu Prakerja tidak hanya berhenti hingga 2024.
“Untuk itu, perlu adanya kolaborasi untuk memikirkan keberlanjutan program, termasuk alih transfer pengetahuan dengan kementerian dan lembaga lain,” ungkapnya.
Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Hengki Sihombing menjelaskan bahwa sistem cloud computing technology yang digunakan membuat biaya infrastruktur menjadi murah. Semestinya layanan pemerintah kepada masyarakat bisa jauh lebih baik.
Alasannya, pemerintah berbeda dengan perusahaan rintisan yang terbatas terkait dana. Jika swasta butuh lima tahun untuk bisa punya uang dari investor dan besar, Negara diyakini dapat lebih cepat.
“Prakerja ini ibarat masih bayi. Tolong pemerintah bantu menjaganya agar bisa berdiri dan berlari melakukan pelayanan publik dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
