Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM Terima 984 Aduan Masyarakat Periode Januari-September 2021

Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mengemban tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program prioritas nasional.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Istimewa
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam menerima 984 pengaduan masyarakat selama Januari hingga September 2021. 

Sekretaris Deputi Hukum dan HAM Brigjen TNI Jusmarizal menyampaikan bahwa jumlah tersebut, sebanyak 89 laporan telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi atau Audiensi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Membahas Perumusan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Jumat (29/10/2021).

Dia juga menyebutkan sebanyak 424 laporan pengaduan masyarakat tidak dapat ditangani karena ditujukan kepada instansi lain guna menghindari tumpang tindih penanganan, 74 laporan tidak dapat diintervensi karena terkait kewenangan lembaga peradilan atau proses hukum yang sedang berjalan.

Selanjutnya, sambung Jusmarizal, terdapat sebanyak 397 laporan pengaduan masyarakat yang dilimpahkan kepada instansi terkait.

“Dalam penanganan pengaduan masyarakat ini senantiasa dilakukan secara optimal meskipun dihadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti minimnya jumlah SDM serta keterbatasan sarana prasarana pendukung apalagi dihadapkan dengan pandemi Covid-19,” katanya, seperti dikutip dari cuitan akun Twitter @PolhukamRI, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut, Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM juga mengemban tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program prioritas nasional yaitu pembangunan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

Oleh karenanya, Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM menggagas dilaksanakan kegiatan tersebut guna merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang tepat dan ideal dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dari Deputi Bidkor Hukum dan HAM.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai jalan keluar dari penyelesaian pengaduan masyarakat dan peningkatan performa kinerja di Kedeputian Bidkor Hukum dan HAM,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper