Bisnis.com, JAKARTA - Prancis meminta dukungan Uni Eropa (UE) untuk menunda rencana kesepakatan perdagangan UE-Australia sebagai upaya untuk menghukum Australia yang membatalkan kontrak untuk 12 kapal selam buatan Prancis.
Kontrak kapal selam senilai A$90 miliar (£48 miliar) itu adalah inti dari kerja sama Prancis-Australia di kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi, Australia malah memilih untuk membentuk pakta AS-Inggris-Australia (AUKUS) untuk membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir yang akan dikirimkan antara tahun 2030 dan 2040.
Presiden Komisi UE Ursula von der Leyen mengomentari pertikaian diplomatik tersebut dengan mengatakan, bahwa Prancis telah diperlakukan secara tidak dapat diterima oleh AS, Australia, dan Inggris dan bahwa banyak pertanyaan tetap tidak terjawab. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan membahas krisis tersebut di sela-sela sidang umum PBB di New York.
Sedangkan, putaran pembicaraan perdagangan UE-Australia berikutnya dijadwalkan bulan depan, dan masih harus dilihat seberapa dalam negara-negara UE lainnya ingin terlibat terkait hilangnya kontrak komersial Prancis dengan Australia tersebut.
Menteri Perdagangan Australia, Dan Tehan membantah bahwa pertikaian keamanan akan meluas ke dalam kesepakatan perdagangan bebas yang direncanakan dengan mitra dagang terbesar ketiga Australia.
“Ini bisnis seperti biasa dalam negosiasi kami tentang perjanjian perdagangan bebas (FTA),” katanya seperti dikutip TheGuardian.com, Selasa (21/9/2021).
Baca Juga
Dia menambahkan, bahwa semuanya menunjukkan fakta bahwa Uni Eropa dan Australia akan melanjutkan FTA.
Panggil Duta Besar
Prancis sebelumnya memanggil duta besarnya untuk Washington dan Canberra sebagai protes yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sedangkan, menteri angkatan bersenjatanya, Florence Parly, yang saat ini berada di Mali, telah menunda pertemuan yang direncanakan minggu ini dengan menteri pertahanan Inggris, Ben Wallace.
Panggilan telepon yang direncanakan antara presiden AS, Joe Biden, dan presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang diminta oleh Biden belum dimasukkan ke dalam agenda.
Macron, yang akan menghadapi pemilihan presiden tahun depan, tetap bungkam tentang penghinaan komersial dan diplomatik yang ditimbulkan pada negaranya, yang secara efektif telah membuat strategi Prancis untuk Indo-Pasifik, berdasarkan kerja sama dengan Australia dan India, berantakan.
Akan tetapi, pengacara yang bertindak untuk pemerintah Prancis dan Grup Angkatan Laut yang didukung negara sudah menyiapkan klaim kompensasi besar-besaran atas Australia. Negara itu dianggap melanggar klausul yang tertulis dalam kontrak yang pertama kali ditandatangani pada 2016.
Opsi Prancis lainnya termasuk menjual kapal selam bertenaga nuklir ke India atau membujuk AS, Australia dan Inggris untuk membatalkan pakta keamanan AUKUS.
PM Inggris Boris Johnson bersikeras bahwa pakta tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan eksklusif. Menurutnya, Inggris dan Prancis memiliki hubungan yang sangat penting dan tidak dapat dihancurkan dan dia berjanji akan berbicara dengan semua sekutu tentang bagaimana membuat pakta AUKUS bekerja sehingga tidak eksklusif, tidak memecah belah, katanya.
Dia mengklaim, bahwa pakta itu cara yang masuk akal untuk berbagi teknologi tertentu tanpa memusuhi negara lain.
