Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut, bahwa pandemi Covid-19 turut memberi hantaman keras bagi warga desa.
Hantaman yang dirasakan oleh warga desa terutama di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.
“Situasi ini membuat Kemendes PDTT meluncurkan berbagai program antisipasi agar dampak pandemi tidak kian buruk bagi warga desa,” katanya lewat diskusi virtual, Selasa (7/9/2021).
Di sektor Kesehatan, pemerintah meluncurkan Program Desa Aman Covid-19 untuk meminimalkan penularan Covid-19 yang dilakukan melalui sosialisasi hidup sehat, penyediaan tempat cuci tangan di area publik, penyemprotan disinfektan, pendirian ruang isolasi mandiri, hingga pengadaan masker warga.
“Di sektor sosial, pemerintah menghadirkan program BLT Desa yang sangat efektif membantu warga desa yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian karena pandemi [Covid-19],” lanjutnya.
Selain itu, di sektor ekonomi, pemerintah meluncurkan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang memberikan kesempatan kerja bagi warga terdampak pandemi sehingga warga tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan.
Baca Juga
“Program-program tersebut jelas menjadi bukti konkret betapa vitalnya dana desa baik dalam situasi normal untuk mempercepat pembangunan desa pun di saat darurat karena bencana non-alam seperti pandemi saat ini,” ujarnya.
Alhasil, dia berharap agar alokasi dana desa pada 2022 tidak mengalami penurunan, yakni tetap Rp72 triliun.
Untuk diketahui, terdapat wacana pemerintah untuk melakukan penurunan alokasi dana dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dengan melakukan sejumlah upaya untuk memfokuskan kembali anggaran.
Adapun, anggaran untuk dana desa diketahui turun menjadi Rp68 triliun pada 2022, sebelumnya dana desa yang disalurkan Rp72 triliun.
Halim menyebut, wacana penurunan anggaran memang terjadi di setiap kementerian/Lembaga negara. Penurunan alokasi anggaran ini muncul sebagai langkah penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan lontaran wacana ini nanti tidak benar terjadi sehingga tetap Rp72 Triliun untuk desa dengan jumlah 74.961 [desa], sedikit bertambah dari 2019 yang jumlah desanya sebanyak 74.953 desa,” ujarnya.
Namun, dia melanjutkan, apabila wacana tersebut terealisasi yaitu penurunan jumlah dana desa menjadi Rp68 triliun, kementerian masih optimistis bahwa hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perkembangan pembangunan desa.
Penyebabnya, program yang berkaitan dengan target pengentasan kemiskikan ekstrem pada 2024 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan memberikan suntikan anggaran yang signifikan terhadap desa.
“Kalau tetap pada Rp68 triliun, kami masih sangat optimis. Karena ini adalah angka yang dikelola oleh desa secara langsung, tapi kalau intervensi [anggaran lain] akan tetap banyak. Tinggal bagaimana agar anggaran tidak overlapping,” tuturnya.
