Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai penurunan dana desa merupakan imbas atas pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.
Dia mengatakan, kondisi tersebut akhirnya memaksa pemerintah memfokuskan kembali anggaran.
Dana desa diketahui turun menjadi Rp68 triliun pada tahun 2022, sebelumnya dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sebesar Rp72 triliun.
"Menurunnya jumlah dana desa Rp72 triliun menjadi Rp 68 triliun, ini situasi yang amat sangat memaksa di kementerian, di daerah refocusing bahkan berkali kali," ujarnya dalam diskusi daring, Selasa (7/9/2021).
Abdul melanjutkan, tidak hanya dana desa, bahkan anggaran kementerian juga beberapa kali mengalami perubahan dalam satu tahun terakhir. Sementara, dana desa mengalami perubahan satu kali yaitu pada tahun depan.
"Di kementerian pada 2021 banyak mengalami refocusing. Ada sekitar 4 kali, tetapi untuk dana desa, baru satu kali yaitu pada 2022," tuturnya.
Menurutnya, Dana Desa berperan penting dalam menangkal dampak pandemi Covid-19 di Kawasan pedesaan.
Program Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) berperan penting mencegah dampak pandemi di sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi desa.
Dia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di level desa. Setidaknya, ada tiga program utama yang bersumber dari dana desa yakni Desa Aman Covid-19, BLT Desa, dan PTKD.
“Tiga program ini terbukti berperan penting dalam penanggulangan Covid-19 di level desa,” katanya.
Kendati demikian, dia menyakini dana desa akan sangat bermanfaat bagi 118 juta penduduk desa. Mengingat Indonesia memiliki beragam jenis desa yang diharapkan dapat menggunakan dana desa dengan optimal.
"Semua muaranya untuk kesejahteraan masyarakat desa yang notabenenya sesuai dengan sensus 2020 warga masyarakat desa sebanyak 118 juta jiwa. Desa kita banyak jenisnya mulai desa ramah perempuan peduli anak, desa bersinar, desa digital, desa sehat," jelasnya.
Merujuk pada pembangunan secara berkelanjutan, pemerintah ingin pembangunan desa bisa terus terjadi.
"Kemudian merujuk SDGs kita terus membangun keyakinan bahwa desa itu bisa, supaya pembangunan berskala mikro terlaksana dengan sistematis.”
