Bisnis.com, JAKARTA - Komisi I DPR RI hingga saat ini masih menunggu surat resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang akan segera pensiun November mendatang.
Berembus kabar dari Senayan bahwa kabar pergantian pucuk pimpinan TNI akan terjadi dalam waktu dekat.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Simbolon mengatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI. Adapun posisi yang ditinggalkannya akan diisi oleh Mayor Jenderal Dudung Abdurachman, yang kini menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.
"Insya Allah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon lewat pesan singkatnya kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).
Namun, politikus PDI Perjuangan itu tak menjawab saat ditanya lebih lanjut. Kolega satu partai Effendi sesama anggota Komisi I, TB Hasanuddin, tak sepenuhnya mengamini pernyataan tersebut. "Belum dengar saya," kata Hasanuddin.
Politikus lain di Komisi Pertahanan tak blak-blakan seperti Effendi. Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mengatakan semua kepala staf berpeluang menjadi panglima. Jika dilihat dari senioritas, kata dia, memang Andika paling senior di antara para kandidat yang ada.
Namun, jika melihat pola rotasi, jabatan panglima selanjutnya menjadi giliran angkatan laut. "Jika bergiliran dari AD, AU, AL, maka giliran KSAL Yudo Margono yang menjadi panglima," kata Kharis ketika dihubungi, Sabtu (4/9/2021).
Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 2022. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, yang disebut-sebut pesaing terkuat Andika, baru akan purnatugas di 2023.
Sementara itu, peluang Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo dinilai kecil lantaran berasal dari matra udara, sama seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ini.
Politikus Golkar Dave Laksono enggan menanggapi pernyataan kolega satu komisinya. Dia hanya membeberkan tantangan TNI ke depan untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), peningkatan kualitas hidup prajurit, sumber daya manusia dan tempat tinggal anggota, khususnya mereka yang bertugas di perbatasan, serta peningkatan moralitas dan kesiapan tempur personel.
Menurut Dave, semua kepala staf mampu dan layak menjadi Panglima TNI. "Sebaiknya kita tunggu saja surat dari Presiden, karena itu adalah hak dan prerogatif kepala negara," kata Dave dilansir Tempo, Minggu (5/9/2021).
Panglima Hadi akan pensiun pada November mendatang. Menurut salah seorang petinggi partai koalisi pemerintah, Presiden Jokowi masih menggodok kandidat yang bakal menggantikan Hadi. Salah satu skenario, pergantian panglima akan dilakukan November mendatang setelah DPR memasuki masa sidang usai reses yang berlangsung awal Oktober hingga awal November.
Kepala Staf Presiden Moeldoko tak merespons pertanyaan ihwal bursa calon panglima TNI, sedangkan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengaku tak tahu sejauh apa pembahasan pergantian panglima di Istana.
Adapun juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut belum ada kabar tentang terpilihnya Andika sebagai Panglima TNI. "Belum ada informasi terkait," kata Fadjroel lewat pesan singkat, Minggu (59/2021).
Pengamat militer dari dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menanggapi pernyataan Effendi Simbolon soal Andika menjadi Panglima TNI. Khairul menilai dukung-mendukung politikus terhadap calon panglima justru berpotensi membuat suasana menjadi kurang sehat.
Menurut Khairul, Effendi dan koleganya di Komisi I DPR mestinya menunggu saja surat dari Presiden. DPR tinggal bersikap setuju atau tak setuju dengan calon yang diajukan Presiden setelah proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
Khairul juga mengingatkan, selama ini TNI diminta untuk tak cawe-cawe dalam urusan politik. Namun di sisi lain, kata dia, justru politikus yang terkesan bergenit-genit menggoda TNI untuk masuk ke ranah politik.
"Politisi jangan terlalu genit menggoda para kandidat ini untuk menggunakan dalam tanda kutip jasa mereka, untuk meng-endorse," ujar Khairul.
Pergantian Panglima TNI, imbuhnya, juga merupakan hak prerogatif Presiden. Dia mengatakan semestinya semua pihak tak mendikte Presiden dalam menentukan panglima TNI yang baru.
"Mungkin benar Presiden udah cenderung ke sana, tapi yang disampaikan Pak Effendi itu kan seolah-olah bocoran. Itu kan bentuk faith accomply untuk mengunci supaya Presiden enggak goyang-goyang lagi," kata Khairul.
Kendati mengakui pergantian panglima merupakan hak prerogatif kepala negara, Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Presiden Jokowi menjadikan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia dan reformasi TNI sebagai pertimbangan penting. Imparsial tak memiliki catatan negatif yang terverifikasi bahwa Andika maupun Yudo pernah terlibat pelanggaran HAM.
Namun, kata Ardi, Andika dan Yudo sama-sama tak punya prestasi gemilang mengenai penghormatan HAM dan reformasi militer.
"Kami tidak memiliki catatan negatif yang terverifikasi terkait keterlibatan keduanya dalam isu pelanggaran hak asasi manusia. Hanya saja, keduanya juga tidak punya catatan yang membanggakan terkait HAM dan reformasi TNI," ujarnya.
