Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Taliban: Bentuk Pemerintahan dan Ibu Kota Afghanistan Masih Dibahas

Taliban terlihat berupaya untuk menampilkan wajah baru mereka yang lebih moderat dibanding kepemimpinan mereka pada 1996-2001.
Abdul Ghani Baradar atau Mullah Baradar Akhund merupakan salah satu pendiri Taliban./wikipedia
Abdul Ghani Baradar atau Mullah Baradar Akhund merupakan salah satu pendiri Taliban./wikipedia

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Kebudayaan Taliban, Abdul Qahar Balkhi mengatakan, bahwa saat ini pihaknya belum memiliki keputusan terkait bentuk pemerintahan dan apakah Kabul akan tetap menjadi Ibu Kota Afghanistan.

Dalam sebuah rekaman televisi Aljazeera yang dipantau Selasa (24/8/2021), Balkhi menjelaskan, bahwa pihaknya masih berkonsultasi tentang formasi pemerintahan baru termasuk membahas apakah Ibu Kota akan tetap tinggal di Kabul atau pindah ke Kandahar, tempat kelahiran Taliban.

"Konsultasi sedang berlangsung, dan tentu saja ini akan menjadi sistem yang inklusif," kata Balkhi dikutip dari Aljazeera, Selasa (24/8/2021).

Komisi Kebudayaan Taliban secara resmi angkat bicara untuk pertama kalinya usai kelompok mereka mengambil alih Kabul seminggu yang lalu.

Dalam wawancaranya kepada Al Jazeera, salah satu pemimpin Taliban itu membicarakan banyak hal terkait masa depan Afghanistan.

"Pembicaraan termasuk apakah ibu kota akan tetap di Kabul atau pindah ke (tempat kelahiran kelompok) Kandahar," tambahnya.

Sejak menguasai Kabul, Taliban terlihat berupaya untuk menampilkan wajah baru mereka yang lebih moderat dibanding kepemimpinan mereka pada 1996-2001.

Salah satu yang menjadi bahasan Balkhi adalah bagaimana pemerintahan di Afghanistan selanjutnya.

Mereka pun terbuka dengan berbagai gagasan bentuk pemerintahan yang mungkin akan dijalankan Taliban di Afghanistan. Dia menjamin pemerintahan masa depan akan bercorak inklusif.

Balkhi juga membantah kalau pemerintahannya dikesankan sebagai pemerintahan teror sebagaimana dipersepsikan banyak krang. Menurutnya label itu tidak tepat dan Amerika Serikat telah menyematkan label tersebut.

Dia menegaskan tidak perlu ragu dengan pengambilalihan pemerintahan karena pihaknya akan menjamin keamanan warganya teemasuk menjaga hak-hak wanita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper