Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politisi PKS: Beri Kepastian kepada Warga soal Perpanjangan PPKM

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah.
rnPengendara melintas di jalur penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada Senin (2/8/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Linggarn
rnPengendara melintas di jalur penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Jakarta, Minggu (1/8/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim kondisi penyebaran virus corona di Ibu Kota mulai melandai. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berakhir pada Senin (2/8/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Linggarn

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga tidak membuat rakyat galau dengan kebijakan pembatasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan politisi PKS itu terkait dengan keputusan pemerintah yang kembali memutuskan perpanjangan PPKM Level 2-4 di Jawa Bali kemarin.

“Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (10/8/2021).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya untuk berani menyebutkan kapan situasi membaik. Dengan demikian dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan, misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," katanya.

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan pada rakyat akan membaiknya situasi, jelasnya, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai dan tidak peduli.

“Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," ungkapnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3-4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.

Data yang diterima Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa Bali, juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta atau pun Banten, katanya. Selain itu, Netty meminta pelaksanaan vaksinasi berbasis kesehatan masyarakat untuk mencapai herd immunity.

“Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah, dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian Delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaksin,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper