Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wakil Ketua Umum MUI 'Ketuk Hati' Konglomerat Bantu Atasi Dampak Covid-19

Kalau PPKM masih terus dilanjutkan dan bantuan sosial (bansos) untuk mereka yang terpukul ekonominya tidak diberikan, maka protes dan pembangkangan sosial tentu akan pasti terjadi.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 27 Juli 2021  |  09:10 WIB
Wakil Ketua Umum MUI 'Ketuk Hati' Konglomerat Bantu Atasi Dampak Covid-19
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. - nu.or.id

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau para konglomerat di Tanah Air membantu pemerintah untuk mengatasi dampak wabah Covid-19.

Dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021), secara khusus dia ‘mengetuk’ hati’ para orang kaya untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Dia menyebut pengusaha Akidi Tio di Palembang Sumatra Selatan yang telah membantu penanganan dampak Covid-9.

“Kalau selama ini mereka sudah panen dan menikmati hasil dari usahanya, maka sekarang sudah tiba pula  waktunya bagi mereka untuk juga mau berbagi,” tukasnya.

Dikatakan, meskipun negara sudah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 memelihara fakir miskin dan anak terlantar, pemerintah tampak seperti mau menghindarkan diri dari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut .

Menurut Anwar, hal ini dapat dipahami karena pemerintah sedang menghadapi kesulitan keuangan, dan itu tercermin dengan jelas dari pernyataan menteri sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosiak tidak bisa terus menerus, karena  pemerintah punya keterbatasan.

Keadaan ekonomi pemerintah yang seperti ini tentu tidak terlepas dari masa pandemi Covid-19 yang  sudah hampir 1,5 tahun melanda Indonesia, yang dampaknya tidak hanya menimbulkan korban sakit dan atau meninggal dunia, tapi juga telah memukul kehidupan ekonomi masyarakat luas, akibatnya  penerimaan pemerintah dari pajak akan menurun.

Akibatnya, keuangan  pemerintah akan menipis sehingga kewalahan dan seperti hampir tidak lagi mampu  untuk membiayai kegiatan dan kewajibannya termasuk di antaranya adalah untuk  menjaga kesejahteraan rakyat dengan memberikan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 .

Dikatakan, kebijakan PPKM cukup berhasil menurunkan angka pasien positif Covid-19. Tetapi, kalau PPKM masih terus dilanjutkan dan bantuan sosial (bansos) untuk mereka yang terpukul ekonominya tidak diberikan, maka protes dan pembangkangan sosial tentu akan pasti terjadi.

“Itu jelas tidak baik karena akan mengancam stabilitas dalam negeri dan kalau hal itu  tidak terkendali tentu akan menyeret negeri ini ke dalam krisis politik. Kalau itu yang terjadi, maka yang akan memikul bebannya tidak hanya pemerintah dan masyarakat lapis bawah, tapi juga akan memukul perekonomian mereka yang berada di lapis atas karena bagaimana mereka akan bisa menjalankan usahanya kalau negeri ini kacau dan rusuh di mana-mana,” jelas Anwar.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konglomerat mui bantuan sosial PPKM Darurat
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top