Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD yang rendah untuk penanganan Covid-19.
Dalam kunjungan tersebut Mendagri memberikan arahan sekaligus memanfaatkan momentum itu untuk mengecek penyaluran bantuan sosial atau bansos.
“Hari ini, Jumat (21/7/2021), Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan seperti dikutip dari situs resmi Kemendagri, Jumat (23/7/2021).
Mendagri mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisiasi anggaran yang relatif rendah.
Realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi tercatat baru sebesar 40,59 persen dan realisasi belanjanya sebesar 30,62 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0 persen; Dukungan vaksinasi 1,16 persen; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0 persen; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.
Adapun, berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp49.013.377.000 namun belum terealisasi atau realisasi 0 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp50.000.000.000 sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901 atau 72,22 persen.
Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Mendagri langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat.
Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53 persen, dengan perincian: penanganan Covid-19 35,76 persen; Dukungan vaksinasi 7,92 persen; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 50,55 persen; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 100 persen; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.
Adapun, berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp90.123.689.040 namun baru teralisiasi Rp 2.674.366.500 atau 2,97 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp92.108.640.000 baru terealisasi Rp19.054.114.013 atau 20,69 persen.
“Kegiatan ini Insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang,” ujar Benni.
