Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Pemerintah Harus Berani Berlakukan Lockdown

Pemberlakuan lockdown tidak harus di semua wilayah negara, karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana.
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown (karantina wilayah) salah satunya karena pertimbangan faktor ekonomi.
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown (karantina wilayah) salah satunya karena pertimbangan faktor ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan sudah saatnya pemerintah berani memberlakukan penguncian (lockdown), meski terbatas untuk sejumlah kota guna menurunkan kasus Covid-19.

Menurutnya, dari banyak langkah yang telah diambil pemerintah, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sekalipun, belum ada yang menjanjikan keberhasilan sejauh ini.

Karena itu, langkah berani diperlukan untuk melindungi masyarakat dari wabah global tersebut dibanding memperketat PPKM mikro.

“Jangan takut untuk menerapkan apa yang disebut lockdown karena masyarakat butuh ketegasan dan pemerintah harus mengutamapan keselamatan warganya,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya, pemberlakuan lockdown tidak harus di semua wilayah negara, karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Karena itu, mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu mengusulkan agar penguncian itu dilakukan di kota-kota yang terbanyak terimbas Covid-19.

Dia mencontohkan Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar. 

Menurutnya, kebijakan rasional itu sangat diperlukan di saat paparan berbagai varian Covid-19 terus mengganas tidak saja di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara lain.

Dia menyebut sejumlah negara termasuk Indonesia kewalahan dalam menghadapi varian baru Covid-19 termasuk varian Delta dan yang terakhir varian Lambda dari Amerika Latin.

“Kita coba dulu seminggu atau dua minggu. Setelah itu dievaluasi. Tidak perlu secara nasional tapi kota dengan zona merah saja dulu,” ujarnya yang disertai tayangan video.

Menurutnya, dengan adanya percontohan lockdown itu, maka akan terlihat bagaimana semua warga kota dilarang bekerja ke luar rumah dan kegiatan lainnya seperti bebelenja ke mal dan undangan pernikahan, serta kegiatan keagamaan di luar rumah.

Terkait anggaran, saleh menegaskan bahwa kalua lockdown dilakukan secara terbatas maka anggarannya akan cukup karena ada dua sumber anggaran.

Pertama, dari anggaran Satgas Covid-19 dan kedua anggaran pemulihan ekonomi.

“Dengan demikian warga cukup tinggal di rumah saja sehingga tidak terpapar Covid-19 dan tidak menularkan kepada orang lain,” ujar Saleh.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper