Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Usulan Lockdown, Anak Buah Anies Tuding Pemerintah Pusat Lamban

Pemerintah Pusat dituding oleh anak buah Anies Baswedan tidak serius merespons lonjakan kasus Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 20 Juni 2021  |  21:33 WIB
Usulan Lockdown, Anak Buah Anies Tuding Pemerintah Pusat Lamban
Dokumentasi - Foto aerial suasana kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta, Senin (14/9/2020). Pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta arus lalu lintas kendaraan terpantau lancar. - Antara/Sigid Kurniawan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan kondisi keuangan pemerintah pusat seiring mencuatnya desakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Pertanyaan itu dilontarkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Pilar Hendrani menanggapi usulan PSBB ketat di Ibu Kota satu pekan terakhir.

Di sisi lain, Pillar menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan sinyal lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Ibu Kota pada awal Mei 2021 lalu. Hanya saja, sinyal itu terkesan tidak ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.

“Mestinya sebelum ledakan sekarang, waktu pak gubernur ngomong begitu mestinya pemerintah pusat harus memberi respon cepat. Saya tidak tahu sudah direspon atau tidak kalau pun ada ya ala kadarnya saja kan, tidak serius,” kata Pilar melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Minggu (20/6/2021).

Respon yang lamban itu, menurut Pillar, berkaitan dengan kondisi arus kas pemerintah pusat yang turut terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Hanya saja dia enggan berspekulasi lebih jauh ihwal situasi keuangan pemerintah pusat.

“Pertanyaan saya sebenarnya, apakah pemerintah pusat masih punya duit apa tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak. Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.

“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, Selasa (15/6/2021).

Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta dki Anies Baswedan Covid-19 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top