Hari Pancasila, Direktur KPK Tulis Puisi untuk 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Kelahiran Pancasila akan diperingati warga Indonesia pada Rabu, 1 Juni 2021.

Namun, perasaan suka cita merayakan Hari Pancasila justru tidak dirasakan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Melalui akun Twitter resmi miliknya @girisuprapdiono, dia mengaitkan pelaksanaan Hari Pancasila dengan kejadian 75 pegawai KPK yang terancam dipecat akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Besok...1 Juni 2021
Kami tak berdiri di karpet itu lagi

Di gedung merah putih
Gedung yang dibangun
Penuh perjuangan
keringat dan
airmata
Dari kumpulan receh koin, dari si miskin pun ada.

merah itu akan pudar
putih itu pun kusam
Garudaku berlinang
75 anak bangsa
Adalah Asa," tulis @girisuprapdiono seperti dikutip, Senin (31/5/2021).

Giri merupakan salah satu dari 75 pegawai KPK yang dipecat karena dipandang tidak lulus TWK untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh komisi antiRasuah rezim Firli Bahuri.

Padahal, Giri sudah mengabdi selama 16 tahun dimana 9 tahun dia habiskan untuk menjabat posisi direktur di KPK.

Giri bahkan pernah mengajar Wawasan Kebangsaan saat dirinya menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada 6 Agustus 2019.

"Salam...Saya GIRI SUPRAPDIONO, salah satu dari #75PegawaiKPK yg dinon-jobkan krn dipandang tdk lulus tes wawasan kebangsaan. 16 tahun di KPK, 9 tahun menjadi direktur KPK," tulis Giri.

Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri Cs. dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Laporan tersebut dibuat oleh perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Pada Selasa (18/5/2021) mereka melaporkan lima pimpinan KPK ke Dewas atas dugaan pelanggaran etik.

"Tentang TWK, kami sudah menerima pengaduan dari perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Pengaduannya menyangkut pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam menerbitkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah TWK itu," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK Jakarta, Senin (31/5/2021).