Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Bipang Ambawang yang kemudian menuai kontroversi mesti dipahami secara menyeluruh. Dia pun meminta masyarakat agar tak meragukan keislaman orang nomor satu di Tanah Air tersebut.
Menurutnya, bila disimak secara keseluruhan, pidato Kepala Negara dalam video yang diunggah di channel Youtube itu ada dalam konteks atau tema mencintai dan mempromosikan produk lokal Indonesia yang dapat dipesan secara online atau daring.
"Pernyataan Jokowi tersebut diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang beragam yang terdiri atas berbagai agama, suku, golongan, yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, juga kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia,’’ kata Ahmad Basarah seperti dilansir laman resmi MPR, Minggu (9/5/2021).
Dalam pidato itu, jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, Presiden Jokowi sama sekali tidak secara khusus tengah mempromosikan Bipang Ambawang. Pasalnya, Presiden juga menyebut sampel kuliner bangsa sendiri secara acak seperti gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, termasuk Bipang Ambawang dari Kalimantan Barat.
"Kita belum tahu persis apa itu makanan Bipang Ambawang itu. Ada yang menyebut babi panggang. Namun, Jubir Presiden Fadjroel Rahman menyebut Bipang adalah sejenis kue beras dari Kalimantan,’’ tandas Ahmad Basarah
Menurut Ahmad Basarah, Presiden Jokowi adalah penganut Islam yang baik, yang pernah melaksanakan rukun Islam kelima ke tanah suci Makkah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden bahkan memimpin salat berjamaah.
Baca Juga
"Karena itu saya yakin tidak mungkin sebagai Muslim yang baik, Presiden sengaja mengajak umat Islam di Indonesia untuk memakan makanan yang diharamkan umat Islam, jika benar Bipang Ambawang adalah babi panggang.’’
Ahmad Basarah menyarankan agar seluruh rakyat Indonesia melihat dengan jernih tujuan Presiden Jokowi menyampaikan pidato tersebut yakni untuk memberi penjelasan bahwa tanpa mudik yang tak bisa dilakukan dalam Idul Fitri kali ini pun warga tetap bisa menikmati makanan daerah yang biasa mereka konsumsi saat kembali ke kampung halaman.
Menurutnya, larangan mudik dalam arti perjalanan warga masyarakat dari satu daerah ke daerah lain tersebut tentu saja bukan berlaku bagi umat Islam tetapi berlaku bagi warga masyarakat lainnya, termasuk nonmuslim.
Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia itu meminta masyarakat tidak meragukan keislaman Presiden Jokowi, yang pernah mengeluarkan Keppres Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri pada 22 Oktober. Dia menjelaskan Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan umat Islam dalam bentuk penguatan ekonomi pesantren melalui Bank Wakaf Mikro yang diresmikan pada Oktober 2017.
"Harap dicatat bahwa Presiden Jokowi adalah presiden untuk semua suku bangsa Indonesia sekaligus presiden bagi semua umat beragama yang hidup di negara Pancasila. Mari berpikir lebih luas dan jernih, jangan gampang termakan oleh provokasi yang ingin memecah belah antara pemerintah dengan rakyatnya,’’ jelas Ahmad.
