Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Putusan MK Soal Verifikasi Parpol, Begini Reaksi Fraksi PPP

Putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan dengan UUD 1945 patut dihormati.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 Mei 2021  |  14:45 WIB
Sekretaris Fraksi PPP DPR/Wakil Sekjen DPP PPP sekaligus Anggota Komisi VI DPRAchmad Baidowi - Antara
Sekretaris Fraksi PPP DPR/Wakil Sekjen DPP PPP sekaligus Anggota Komisi VI DPRAchmad Baidowi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu.

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal tersebut berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu.

"Apapun keputusan MK harus kita patuhi dan hormati," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi dilansir dari Antara, Kamis (6/5/2021).

Dia mengatakan sebenarnya partai peserta Pemilu 2019 sudah mengikuti seleksi yang sangat ketat dan berdasarkan Putusan MK, tidak semua syarat verifikasinya dihapus namun disederhanakan menjadi hanya verifikasi administrasi.

Menurut dia, syarat verifikasi faktual sudah dianggap selesai dan syarat administrasi hanya sekadar pembaharuan kalau ada perubahan nama kepengurusan partai.

"Karena verifikasi faktual sudah dianggap selesai. Syarat administrasi hanya sekadar pembaharuan tentang kalau ada perubahan nama kepengurusan, namun kalau verifikasi faktual, misalnya, kantor tidak berubah," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terkait uji materi Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 di Jakarta, Selasa (4/5).

Anwar \menyatakan bahwa pasal 173 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (lembaran negara RI tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara RI nomor 6109 yang menyatakan partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, sambung Anwar, juga tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 diverifikasi secara administrasi namun tidak verifikasi faktual.

Sedangkan partai politik yang tidak lolos atau memenuhi ketentuan parlianmentary threshold atau ambang batas parlemen, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten serta kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diharuskan melakukan verifikasi faktual maupun administrasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemilu mahkamah konstitusi ppp

Sumber : Antara

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top