Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita tentang keinginannya membangun pengolahan sampah menjadi listrik saat masih menjadi Wali Kota Solo. Namun, rencana itu tidak didukung oleh kebijakan pusat.
Saat meresmikan pengolahan sampah energi listrik di TPA Benowo, Surabaya, Kamis (6/5/2021), Presiden menceritakan pengalamannya sejak 2008.
“Pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008, saya masih jadi Wali Kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi Wali Kota,” kata Jokowi.
Saat menjadi Presiden, Jokowi mulai mengeluarkan peraturan untuk mendukung pembangunan pengolahan sampah energi listrik. Jokowi melahirkan Perpres No 16/2018 mengenai investasi dilanjutkan Perpres No 35/2018 mengenai tarif listrik.
Dia mengatakan kebijakan itu ditelurkan untuk memastikan Pemerintah Daerah untuk berani mengeksekusi kebijakan yang ada.
“Dulu takut mengeksekusi karena dipanggil kejaksaan, panggil, nanti kepolisian panggil, ada KPK panggil. Karena apa? Payung hukumnya yang tidak jelas sehingga memutuskannya sulit,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan Pengolahan Sampah Energi Listrik TPA Benowo di Surabaya, Jawa Timur. Dia mengapresiasi kecepatan pemerintah Kota Surabaya sehingga menjadi pelopor pembangunan PSEL.
Padahal, dia telah memerintahkan tujuh kota untuk membangun pengolahan tersebut. Namun, Surabaya menjadi yang pertama menyelesaikan sistem itu.
“Sehingga sekali lagi saya acung dua jempol untuk pemerintah Kota Surabaya, baik Wali Kota lama maupun Wali Kota yang baru. Enggak mudah karena saya ngalami, saya gonta-ganti urusan Perpres, urusan PP, gimana agar seluruh kota bisa melakukan ini,” paparnya.
