Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan akan menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia tetap berintegritas.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar mengatakan bahwa salah satu yang diupayakan pemerintah antara lain berusaha memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
"FATF merupakan upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional,” katanya dilansir dari laman resmi Ditjen AHU, Senin (3/5/2021).
Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sudah berstatus sebagai observer dan tinggal satu tahapan lagi akan masuk menjadi anggota FATF.
Namun demikian, untuk menjadi anggota FATF, pemerintah harus melaksanakan 40 rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu antara terkait transparency and beneficial ownership (BO) of legal persons and arrangements yang ditujukan untuk mendorong transparansi pemilik manfaat pada seluruh korporasi di Indonesia.
"Implementasi BO juga merupakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Stranas Tindak Pidana Pencucian Uang (Stranas TPPU)" jelasnya.
Baca Juga
Stranas PK adalah program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan Stranas PK untuk pencegahan korupsi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sementara, Stranas TPPU diinisiasi oleh PPATK yang bertujuan melakukan optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk mendorong dalam faktor starting a business, registering property, enforcing contracts, protecting minority investors dan resolving insolvency.
Sementara itu, terkait kemudahan starting a business semua optimis bahwa peringkat kemudahan di Indonesia bisa semakin tumbuh dengan penyediaan prosedur online dalam menetapkan bisnis.
.jpg?w=348&h=261)
