Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hari Tanpa Tembakau, Wamenkes Dorong Daerah Optimalkan Pajak Rokok

Melalui optimalisasi pajak rokok, daerah dapat melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok di daerahnya.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 30 April 2021  |  09:03 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada Rakorpim di Kemenkes, Rabu, 23 Desember 2020 / Dok. Kemenkes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada Rakorpim di Kemenkes, Rabu, 23 Desember 2020 / Dok. Kemenkes

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mendorong pemanfaatan pajak rokok daerah (PRD) dan hasil cukai rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada 31 Mei mendatang.

Wamenkes berharap melalui dua insentif tersebut, daerah dapat melakukan berbagai inovasi untuk mengurangi peredaran dan konsumsi rokok di daerahnya.

“Program ini harus secara masif tereskalasi di 34 provinsi dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia,” katanya dikutip dari siaran pers pada Jumat (30/4/2021).

Pihaknya menegaskan bahwa masalah rokok adalah masalah bersama. Tentunya perlu dukungan dari seluruh pihak agar apa yang menjadi harapan bersama yakni menuju Indonesia sehat 2045 mendatang tercapai.

Secara spesifik aturan penggunaan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Wamenkes mengungkapkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 Tahun dari 28,8 persen pada 2013 menjadi 29,3 persen pada 2018.

Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan baru terutama penyakit tidak menular (PTM) sebagai akibat dari merokok.

“Peningkatan konsumsi rokok ini juga berdampak pada beban biaya kesehatan. Data BPJS Kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus PTM akibat konsumsi tembakau seperti jantung, stroke, kanker adalah 17,5 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp16,3 triliun,” kata Wamenkes.

Untuk itu, Kemenkes meningkakan upaya melalui pemerintah tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian/Lembaga terkait berupaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dengan meningkatkan cukai rokok, melarang iklan rokok serta kebijakan kawasan bebas rokok.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak Cukai Rokok menteri kesehatan
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top