Bisnis.com, JAKARTA - Setelah bertahun-tahun bersikeras mempertahankan telepon umum dalam jumlah besar di ruang publik, Pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk menguranginya sebagai upaya efisiensi.
Melansir Perusahaan Penyiaran Jepang (Nippon Hoso Kyokai/NHK) pada Selasa (27/4/2021), Kementerian Komunikasi Jepang telah mengusulkan mengurangi jumlah telepon umum di negara ini hingga sekitar 75 persen. Usulan tersebut merupakan ekses dari meningkatnya penggunaan telepon genggam telah membuat telepon umum kurang diperlukan.
Kementerian tersebut mengajukan proposalnya kepada panel yang terdiri dari sejumlah pakar pada Senin (26/04/2021). Hal ini dilakukan guna meringankan sebuah aturan yang mewajibkan pemasangan telepon umum.
Panel itu telah membahas revisi atas aturan tersebut yang mengatakan satu telepon umum harus dipasang di dalam area 500 meter kali 500 meter, atau 0,25 kilometer persegi, di kawasan-kawasan ramai penduduk.
Sementara itu, tempat-tempat dengan penduduk lebih sedikit harus memiliki satu telepon umum per satu kilometer persegi.
Lebih dari 100.000 telepon umum telah dipasang di penjuru negeri di bawah aturan yang berlaku saat ini.
Kementerian tersebut mengusulkan untuk memperbesar empat kali lipat ukuran kawasan-kawasan yang ditentukan itu. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah telepon umum menjadi sekitar 27.000.
Pada waktu yang sama, kementerian itu juga berencana menyebarkan lebih banyak telepon umum guna keadaan darurat bagi pusat-pusat evakuasi yang akan dipasang oleh otoritas setempat dan toko-toko serba ada.
Proposal tersebut menyerukan untuk diberikannya bantuan anggaran guna mengerahkan telepon umum itu dengan biaya layanan universal yang dibayar oleh setiap pengguna telepon.
Kementarian itu berencana untuk mencapai kesimpulan terkait hal tersebut pada sekitar Juni, yaitu setelah mendengarkan pendapat publik.
