Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan masyarakat lokal di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki peran penting dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/4/2021), Menteri PPN/Kepala Bappenas mengingatkan peran masyarakat lokal yang termasuk dalam aspek sosial budaya merupakan fokus pemerintah dalam pembangunan IKN.
“Satu hal terpenting yang harus diingat ketika kita berbicara IKN, apa pun konteksnya, bahwa ini adalah Indonesia-sentris, bukan Kalimantan-sentris, bukan Jawa-sentris, tetapi sebuah kebanggaan dari perspektif Indonesia-sentris dan itu tercermin dari kekuatan Kalimantan Timur yang heterogen,” jelas Suharso seperti yang dikutip dalam siaran pers, Kamis (23/4/2021).
Menteri PPN/ Kepala Bappenas mengundang tokoh masyarakat, akademisi, serta pemerintah daerah setempat untuk meminta pendapat dan masukan mereka terhadap rencana pembangunan IKN.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Camat Sepaku Risman Abdul, Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan Muhammad Mashuri, Dosen Universitas Mulawarman Ndan Imang, hingga sejumlah tokoh agama, adat, dan pemuda Paser.
Adapun, keterlibatan masyarakat lokal dalam tahapan pembangunan IKN berkontribusi pada khususnya rekomendasi penguatan dari aspek sosial budaya. Pasalnya, penduduk di wilayah IKN diperkirakan akan mencapai 1,7–1,9 juta orang dan wilayah Kalimantan Timur sebesar 10-11 juta orang, pada 2045 mendatang.
Baca Juga
Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan sejumlah strategi untuk memudahkan proses akulturasi budaya dan pemerataan kesempatan kerja di IKN, dengan mendukung pengembangan informasi pasar kerja untuk mengurangi hambatan masuk pasar kerja, serta peningkatan kapasitas pelatihan melalui penguatan Balai Latihan Kerja milik kementerian/lembaga dan daerah.
Lalu, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan, memfasilitasi tumbuhnya wirausaha dan UMKM, serta menjaga praktik-praktik kebudayaan lokal dan kohesi sosial antara penduduk lokal dengan pendatang.
“Jangan memisahkan, seolah ada batas, tabir yang tak terlihat antara IKN dan bukan IKN. Kita akan berakulturasi dengan masyarakat lokal, tidak menimbulkan sentimen karena ingat, ini Indonesia-sentris, mengusung kesatuan, kebersamaan, keunggulan kita sebagai bangsa yang semakin majemuk, justru akan semakin solid,” ucapnya.
Untuk pembangunan IKN, rencananya akan dimulai pada tahapan pembangunan sarana dan prasarana kawasan pemerintahan yang ditargetkan rampung pada 2024. Sementara, kini pembangunan akan dimulai setelah Rancangan Undag-Undang Ibu Kota Baru disahkan oleh DPR.
