Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Vonis Djoko Tjandra Tamparan Buat Kejaksaan?

Masyarakat saat ini menghendaki adanya tuntutan dan vonis yang berat dalam kasus tindak pidana korupsi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 April 2021  |  13:39 WIB
Sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) untuk terdakwa Djoko Tjandra di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3/2021). - Antara\r\n
Sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) untuk terdakwa Djoko Tjandra di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (15/3/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA -- Vonis terhadap taipan Djoko Tjandra bisa menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum  (APH), khususnya kejaksaan, yang melakukan tuntutan sangat rendah.

Hal ini diungkapkan oleh akar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho menanggapi vonis kasus Djoko Tjandra.

"Kalau dilihat dari kualitasnya, sebetulnya (vonis yang dijatuhkan) masih kurang karena yang dilakukan Djoko Tjandra ini 'memutarbalikkan' terkait dengan suap kepada penegak hukum. Artinya, di sini 'kan (Djoko Tjandra) orang yang betul-betul mempunyai suatu keahlian khusus bagaimana menjadikan penegak hukum itu luluh integritasnya," kata Hibnu dilansir dari Antara, Selasa (6/4/2021).

Dia mengatakan hal itu terkait dengan vonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta kepada terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra).

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Djoko Tjandra divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan.

"Inilah (suap kepada aparat penegak hukum) yang saya kira sebagai sesuatu yang memperberat. Harusnya putusannya lebih berat, artinya hakim mungkin bisa melompat dari tuntutan 4 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun," kata Hibnu.

Menurut dia, masyarakat saat sekarang menghendaki adanya tuntutan dan vonis yang berat dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, kata dia, vonis yang dijatuhkan majelis hakim paling tidak lebih tinggi dua kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum karena sekarang negara sedang gencar-gencarnya dalam pemberatasan tindak pidana korupsi, apalagi terkait dengan penegak hukum.

Kendati demikian, dia mengakui jika dilihat dari tataran norma, vonis 4,5 tahun penjara itu tergolong cukup karena sudah melebihi tuntutan yang diajukan jaksa.

"Akan tetapi, dalam tataran keinginan untuk menjadikan efek jera, ya, kurang. Itu jika dilihat dari berbagai sudut perspektif, tidak dari sudut pragmatis. Akan tetapi, dari sudut perspektif kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi masih kurang," katanya menjelaskan

Akan tetapi, dari tataran formal penegakan hukum, kata dia, vonis yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra sudah melebihi dari tuntutan jaksa.

Oleh karena itu, lanjut dia, vonis tersebut memberikan suatu peringatan bagi penegak hukum yang menuntut terlalu rendah.

"Tuntutan jaksa penuntut umum 'kan 4 tahun. Itu (vonis tersebut, red.) artinya peringatan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang betul-betul mencerminkan suatu bukti, mencerminkan suatu perkara yang sedang diperiksa, dan mencerminkan suatu kondisi Indonesia yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi," katanya.

Kendati vonis yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra lebih tinggi daripada tuntutan jaksa, Hibnu mengatakan putusan tersebut masih jauh dari harapan masyarakat karena perkaranya bukan perkara biasa, melainkan berkaitan dengan penegak hukum yang notabene harus memberikan contoh kepada masyarakat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hukum Kasus Djoko Tjandra
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top