Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

16 WNI Terakhir Jemaah Tabligh di India Berhasil Dipulangkan

Kementerian Luar Neger mencatat ada 751 WNI yang menjadi anggota Jemaah Tabligh yang berziarah ke India pada tahun lalu.
Yudi Supriyanto
Yudi Supriyanto - Bisnis.com 27 Maret 2021  |  08:59 WIB
Ilustrasi - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5 - 2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid/19. ANTARA
Ilustrasi - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5 - 2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid/19. ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia memfasilitasi pemulangan 16 orang Warga Negara Indonesia atau WNI anggota Jamaah Tabligh (JT) dari India.

Dengan pemulangan 16 orang tersebut, maka saat ini sudah tidak terdapat lagi anggota JT WNI yang masih tertahan dan bermasalah hukum di India.

Dalam siaran pers Kemlu pada Sabtu (27/3/2021), mereka disebutkan tiba dengan selamat di Jakarta kemarin (26/3/2021) menggunakan penerbangan Garuda Indonesia. Selanjutnya mereka menjalani tes PCR dan karantina 5 hari sesuai protokol kesehatan.

"Pemulangan ini merupakan gelombang terakhir dari penanganan 751 WNI anggota JT yang telah dilakukan oleh Kemlu sejak tahun 2020," tulis Kemenlu pada Sabtu (27/3/2021).

Kementerian menyebutkan dari 751 WNI anggota JT, 1 orang meninggal di India karena sakit dan 2 orang memutuskan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi karena memiliki Iqomah/ijin tinggal di Arab Saudi.

Sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020, 751 WNI anggota JT tertahan kepulangannya dan mengalami permasalahan hukum.

Pemerintah mengungkapkan secara intensif memberikan pelindungan berupa akses kekonsuleran, pendampingan hukum, pemberian bantuan logistik, sheltering, serta berbagai pendekatan diplomatik kepada otoritas terkait di India.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wni kemenlu
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top