Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joe Biden tengah mempertimbangkan penggunaan angggaran negara sebesar US$3 triliun yang di antaranya untuk pembangunan infrastruktur guna memulihkan AS dari dampak wabah Covid-19.
Rencana pembangunan infrastruktur tersebut akan masuk dalam Program Penyelamatan Amerika Serikat (AS) senilai US$1,9 triliun yang ditandatangani bulan sebelumnya.
Tujuannya untuk membantu ekonomi terbesar di dunia pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Biden, yang menjabat pada Januari, berjanji untuk mengesahkan RUU kedua yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur di Amerika Serikat dan menciptakan lapangan kerja.
Sejumlah media AS melaporkan bahwa kemungkinan akan dibagi menjadi dua proposal dengan total biaya US$3 triliun sebagaimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (23/3/2021).
Menurut Reuters, sebuah sumber mengatakan penasihat Biden memiliki paket proposal dengan total hingga US$3 triliun untuk infrastruktur dan prioritas lain yang mereka diskusikan dengan presiden minggu ini.
The New York Times melaporkan sebelumnya bahwa penasihat Biden sedang bersiap untuk merekomendasikan anggaran belanja sebanyak US$3 triliun untuk meningkatkan ekonomi, mengurangi emisi karbon dan mempersempit ketidaksetaraan ekonomi, dimulai dengan rencana infrastruktur raksasa.
Sementara itu, The Washington Post dan CNN melaporkan bahwa program belanja senilai US$3 triliun diharapkan akan dibagi menjadi dua bagian, satu fokus pada infrastruktur, dan yang lainnya ditujukan untuk prioritas domestik lainnya, seperti taman kanak-kanak universal, penitipan anak nasional, dan tunjangan perguruan tinggi.
"Kami akan menggunakan dolar pembayar pajak untuk membangun kembali Amerika. Kami akan membeli produk-produk Amerika, mendukung jutaan pekerjaan manufaktur Amerika, meningkatkan kekuatan kompetitif kami di dunia yang semakin kompetitif," kata Biden dalam pidato pada Januari saat mengumumkan dua rencana tersebut.
Akan tetapi, tindakan baru apa pun dapat menghadapi rintangan berat di Kongres, di mana Demokrat memegang margin suara yang tipis di DPR dan terbagi rata dengan Partai Republik di Senat.
Kondisi itu akan memaksa mereka untuk menggunakan manuver parlementer khusus untuk mengesahkan Program Penyelamatan AS tanpa dukungan oposisi.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki membantah laporan tersebut, dengan mengatakan: "Presiden Biden dan timnya sedang mempertimbangkan berbagai opsi potensial untuk bagaimana berinvestasi dalam keluarga yang bekerja dan mereformasi aturan pajak sehingga memberi keuntungan pada pekerja."
"Pembicaraan itu sedang berlangsung, jadi spekulasi apapun tentang proposal ekonomi masa depan adalah prematur dan bukan cerminan dari pemikiran Gedung Putih," katanya.
