Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai isu impor beras tahun ini merupakan sebuah ironi. Pasalnya ketahanan pangan Indonesia tengah dalam tren positif.
Dia mengatakan sejumlah upaya pemerintah selama ini untuk mendongkrak ketahanan pangan menunjukkan tren cukup baik. Salah satunya kian bertambah lahan baku dari 7,1 juta hektare menjadi 7,46 juta hektare.
Selain itu, saluran irigasi juga sudah diperbanyak pemerintah termasuk bendungan di sejumlah wilayah penghasil pangan.
“Jadi banyak sekali sebetulnya hasilnya sudah nyata. Oleh karena itu ironis kalau tiba-tiba muncul rencana impor beras ini,” katanya saat mengisi webinar Reformasi Kebijakan Perberasan, Senin (22/3/2021).
Kendati demikian Faisal Basri menyebut bahwa indeks ketahanan pangan global atau global food security index menempatkan Indonesia pada ranking 65 pada 2020. Peringkat ini lebih tiga peringkat dibandingkan 2019, atau kembali seperti tahun 2018.
Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand, Vietnam, Malaysia, China. Akan tetapi lebih baik dibandingkan dengan negara seperti Kamboja, Filipina dan Afrika Selatan.
Sementara itu kualitas dan ketahanan pangan juga berada di peringkat 85 dari 113 negara dengan skor di bawah 50.
“Kualitas diversifikasi pangan kita itu relatif rendah dan menurut saya walaupun kita bicara besar ujung tombak [pangan], protein kita yang tersedia melimpah adalah ikan,” tuturnya.
Guru Besar Fakultas Pertanian UGM Masyhuri mengatakan bahwa estimasi produksi yang selama ini digunakan ternyata salah.
Akan tetapi sejak 2018, BPS telah menggunakan estimasi penghitungan baru yakni Kerangka Sampel Area (KSA) sehingga membuat penghitungan lebih akurat.
“Masalahnya apakah dengan akurat itu kita percaya begitu saja. Tentu masih ada error-nya, karena itu harus ada data lain untuk melakukan kebijakan impor yaitu data harga,” ujarnya.
Di sisi lain, rencana impor beras dinilai akan menurunkan harga di tingkat petani meski dalam kondisi panen raya.
“Rencana impor beras akan menurunkan harga. Petani tidak akan menikmati harga yang baik. Mestinya pemerintah tidak impor dulu,” terangnya.
