Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beras Diimpor, Wakil Ketua MUI: Kenapa Tak Sesuai Instruksi Jokowi?

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, pada akhir Maret 2021.
Ilustrasi - Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat
Ilustrasi - Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik langkah pemerintah yang berencana mengimpor beras dari Thailand. Anwar menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, pada akhir Maret 2021.

"Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?," kata Anwar lewat keterangan resminya, Minggu (21/3/2021).

Dia pun mengaku terkejut ketika adanya wacana impor beras. Pasalnya, kata Anwar, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sempat menyebut bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya lantaran berpotensi menghancurkan harga beras petani.

"Apalagi, kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras. Anwar pun meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.

"Saya betul-betul menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh presiden agar kita membeli produk bangsa kita sendiri karena memang tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," tutur Anwar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper