Bisnis.com, JAKARTA - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bakal mendorong penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan guna memangkas birokrasi yang panjang dan juga biaya logistik Indonesia khususnya di daerah pelabuhan.
Herda Helmijaya, Koordinator Harian Sekretariat Stranas PK, menjelaskan pihaknya terus mendorong berbagai macam aksi pencegahan korupsi secara sistemik untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan. Salah satu fokus yang dijalanakan oleh Stranas PK adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan salah satu kegiatannya berupa penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan.
Apalagi, jelas dia, biaya logistik di Indonesia terbilang tinggi. Dari data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020, biaya logistik di Indonesia termasuk tinggi yaitu 26,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan negara-negara maju maupun negara Asean, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index dibandingkan negara lain.
Pada hasil Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Worldbank tahun 2018, Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.
“Tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor di antaranya adalah sistem logistik yang tidak memadai, tidak terintegrasi dan terjadi tumpang tindih terutama di Pelabuhan. Terlalu banyak instansi yang mengatur dan memiliki standard yang berbeda-beda serta koordinasi yang buruk menyebabkan banyaknya prosedur yang berlapis dan berulang dari mulai laut, sandar kapal sampai bongkar muat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/3/2021).
Reformasi Pelabuhan yang didorong oleh Stranas PK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di pelabuhan dengan melakukan penyederhanaan alur pelayanan secara elektronik, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan, penguatan reformasi birokrasi pada area perubahan tata laksana penguatan pegawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.
Baca Juga
Selain itu, sambung Herda, adanya reformasi pelabuhan ini juga diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada pelaku usaha dan juga turunnya biaya logistik yang selama ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha.
“Selama ini banyak keluhan yang masuk dari publik terutama para pelaku usaha mengenai ketidakpastian biaya dan waktu layanan yang mereka terima, dengan adanya reformasi pelabuhan ini kami Stranas PK mengharapkan adanya perbaikan sistem layanan bagi para pelaku usaha yang nantinya bisa diintegrasikan sehingga layanan dari pemerintah maupun swasta yang ada di pelabuhan menjadi lebih baik," jelasnya.
Reformasi pelabuhan akan difokuskan kepada delapan pelabuhan yang ada di Indonesia yaitu Tanjung Priok – Jakarta, Tanjung Perak – Surabaya, Tanjung Mas – Semarang, Belawan – Medan, Soekarno Hatta – Makassar, Batu Ampar – Batam, Semayang – Balikpapan dan Pelabuhan Merak - Banten.
Aksi pencegahan korupsi reformasi pelabuhan akan dilaksanakan oleh Stranas PK berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenko Maritim dan Investasi dan melibatkan 10 Kementerian sebagai penanggung jawab aksi antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan.
