Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang dikabarkan tengah memantau kondisi Myanmar yang saat ini dikuasi junta militer dan dihadapkan pada aksi demonstrasi menentang kudeta yang dilakukan sejak 1 Februari 2021.
Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato menuturkan bahwa pemerintah sedang memantau kudeta militer Myanmar dan akan mempertimbangkan respons terhadap perkembangan di negara Asia Tenggara tersebut.
"Ke depannya, Jepang akan mempertimbangkan cara untuk menanggapi situasi di Myanmar dalam hal kerja sama ekonomi dan kebijakan dengan memantau perkembangan situasinya, seraya memikirkan respons dari negara-negara yang bersangkutan," kata Kato saat konferensi pers pada Senin (15/3/2021).
Pernyataan ini muncul setelah Korea Selatan mengatakan akan menghentikan pertukaran pertahanan dengan Myanmar dan melarang ekspor senjata ke negara tersebut usai terjadinya kudeta militer bulan lalu dan penindakan brutal terhadap massa pro demokrasi.
Sebelumnya dilaporkan sedikitnya 18 pengunjuk rasa anti-kudeta tewas kemarin dalam salah satu hari paling mematikan sejak Myanmar kembali di bawah kekuasaan militer.
Di kota besar Hlaing Tharyar Yangon, polisi dan tentara berhadapan dengan pengunjuk rasa yang memegang tongkat dan pisau saat mereka bersembunyi di balik barikade darurat. Mereka melarikan diri setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan.
Baca Juga
Pengunjuk rasa, yang menggunakan tong sampah yang dipotong sebagai tameng, berhasil mengambil rekan mereka yang terluka, tetapi seorang dokter mengatakan tidak semua korban bisa dibantu.
“Saya dapat memastikan 15 orang telah meninggal," kata dokter, seraya menambahkan bahwa dia telah merawat sekitar 50 orang Yang menderita luka-luka dan memperkirakan jumlah angka kematian terus meningkat.
"Saya tidak bisa banyak bicara, orang yang terluka terus berdatangan," katanya sebelum menutup telepon seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (15/3/2021).
