Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya dua orang tewas ditembak polisi di Myanmar semalam, media domestik melaporkan, ketika para aktivis menyerukan lebih banyak protes antikudeta pada peringatan kematian seorang siswa yang pembunuhannya pada 1988 memicu pemberontakan melawan pemerintah.
Seruan pada Sabtu (13/3/2021) untuk protes datang ketika para pemimpin Amerika Serikat (AS), India, Australia dan Jepang berjanji untuk bekerja sama memulihkan demokrasi di Myanmar di mana kekerasan telah meningkat ketika pihak berwenang menindak protes dan pembangkangan sipil.
Media domestik melaporkan, dua pengunjuk rasa tewas dalam penembakan polisi di distrik Tharketa, Ibu Kota komersial Myanmar, Yangon, semalam.
DVB News mengatakan, polisi menembaki kerumunan yang berkumpul di luar kantor polisi Tharketa menuntut pembebasan orang yang ditangkap.
Poster-poster tersebar di media sosial yang menyerukan kepada orang-orang untuk turun ke jalan memprotes junta dan untuk menandai peringatan kematian Phone Maw, yang ditembak dan dibunuh oleh pasukan keamanan pada 1988 di tempat yang kemudian dikenal sebagai kampus Institut Teknologi Rangoon.
Penembakan terhadapnya dan siswa lain yang meninggal beberapa minggu kemudian memicu protes luas terhadap pemerintah militer yang dikenal sebagai kampanye 8-8-88, karena mencapai puncaknya pada Agustus tahun itu.
Baca Juga
Diperkirakan 3.000 orang tewas ketika tentara menumpas pemberontakan.
Aung San Suu Kyi muncul sebagai ikon demokrasi selama gerakan dan ditahan di rumah selama hampir dua dekade. Dia dibebaskan pada 2008 ketika militer memulai reformasi demokrasi dan Liga Nasional untuk Demokrasi miliknya memenangkan pemilu pada 2015 dan sekali lagi pada November tahun lalu.
Pada 1 Februari tahun ini, para jenderal menggulingkan pemerintahannya dan menahan Suu Kyi dan banyak rekan kabinetnya, seraya mengklaim penipuan dalam pemilihan November.
Lebih dari 70 orang telah tewas di negara Asia Tenggara itu dalam protes yang meluas sejak itu, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).
Kudeta di Myanmar, di mana militer memiliki hubungan dekat dengan China, adalah ujian awal utama bagi Presiden baru AS Joe Biden.
Pemerintahannya menandai pertemuan virtual dengan para pemimpin India, Jepang dan Australia pada Jumat (12/3/2021), pertemuan puncak resmi pertama dari kelompok yang dikenal sebagai Kwartet, sebagai bagian dari dorongan untuk menunjukkan komitmen AS yang diperbarui terhadap keamanan regional.
"Sebagai pendukung lama Myanmar dan rakyatnya, kami menekankan kebutuhan mendesak untuk memulihkan demokrasi dan prioritas penguatan ketahanan demokrasi," kata keempat pemimpin itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih.
Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar.
Penyelidik hak asasi manusia PBB Thomas Andrews pada Jumat (12/3/2021) menolak komentar "tidak masuk akal" oleh seorang pejabat senior Myanmar bahwa pihak berwenang melakukan "pengekangan sepenuhnya".
Berbicara di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dia menyerukan pendekatan terpadu untuk "menghapus rasa impunitas junta".
