Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan memberikan dukungan kepada inovasi yang dikembangkan selama pandemi Covid-19, termasuk penilitian dan pengembangan obat dan vaksin Covid-19.
Jokowi menyatakan inovasi merupakan kunci bagi kemajuan sebuah negara terlebih dalam situasi pandemi seperti saat ini. Inovasi sekaligus menjadi upaya percepatan penanganan.
“Dalam situasi pandemi saat ini, tentu kita semuanya mendukung adanya penelitian dan pengembangan baik itu obat maupun vaksin agar terwujud kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Jokowi seperti dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3/2021).
Namun, Kepala Negara juga meminta agar penelitian dan pengembangan vaksin harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan keilmuan.
Selain itu, uji klinis juga harus dilakukan oleh para peneliti atau sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan serta melibatkan banyak ahli.
“Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya,” ujarnya.
Jokowi menyatakan persyaratan dan tahapan tersebut akan membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya.
“Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito belum memberikan lampu hijau terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis atau PPUK uji klinis II dan III vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Penny beralasan proses penelitian dan pengembangan vaksin nusantara itu tidak memenuhi kaidah etika penelitian dan pengembangan vaksin.
Setidaknya, Penny menggarisbawahi tim peneliti vaksin nusantara tidak memenuhi unsur komite etik terkait keselamatan subyek penelitian. Selain itu, Penny menambahkan, data keamanan pada uji fase pertama yang disampaikan kepada BPOM rancu.
“Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini, dalam persetujuan yang diberikan oleh BPOM, komite etik dikeluarkan oleh RSPAD tetapi pelaksanaan penelitian ada di rumah sakit dr. Kariadi,” kata Penny dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Ihwal data keamanan yang rancu itu, Penny mengatakan, BPOM telah melayangkan surat untuk menerima tanggapan dari tim peneliti vaksin nusantara per tanggal 3 Maret 2021 lalu. Belakangan, BPOM bakal mengadakan pertemuan atau hearing dengan tim peneliti vaksin nusantara menindaklanjuti polemik tersebut.
“Saya hanya memberikan komentar data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada BPOM, kami sudah memberikan evaluasi dan memberikan surat pada tim peneliti,” tuturnya.
Langkah itu, menurut dia, untuk memastikan setiap penelitian dan pengembangan vaksin di dalam negeri memenuhi unsur good laboratory practice, good clinical trial practice dan good manufacturing pratice.
“Ini perlu ditempatkan di dalam forum yang saintifik juga kami menghormatik etik penelitian, kami ingin menyelesaikan tahapan dulu untuk membahas respon yang diberikan dalam evaluasi yang sudah diberikan oleh BPOM,” paparnya.
