Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wacana KLB Makin Kencang, Peneliti LIPI Minta Demokrat Introspeksi

Perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro ditemui di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis 11 April 2019./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com,JAKARTA- Wacana konferensi luar buasa atau KLB mesti disikapi oleh Partai Demokrat dengan melakukan introspeksi.

Peneliti politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan salah satu masalah besar bagi partai politik adalah suksesi. Sebab kompetisi di internal partai tidak dibuka secara transparan dan akuntabel.

“Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, ketuaumum bukan sebagai manager partai,” ujarnya, Selasa (23/2/2021).

Dia mengatakan konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan. Karena itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.

“Para elit dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan,” terangnya.

Dia mengatakan bahwa proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar. Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai.

Dia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.

Menurutnya ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat saat ini. Hal itu menurutnya tak berarti harus dimaknai KLB.

"Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan. Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper