Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gerindra Minta Rencana Sertifikat Tanah Elektronik Dibatalkan, Kenapa?

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik dinilai sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 17 Februari 2021  |  16:47 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani - Antara
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta untuk membatalkan rencana sertifikat tanah elektronik yang tengah disiapkan oleh Kementrian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri (PerMen) No. 1/2021.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan sebenarnya sertifikat tanah elektronik itu merupakan gagasan yang menarik. Namun, dia menilai hal itu perlu dipertimbangkan kembali dalam penerapannya karena berpotensi menghadirkan kesemerawutan sosial.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana itu. "Mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah khususnya bagi masyarakat," ujar Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021).

Ahmad Muzani menyebutkan sejumlah catatan untuk penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik antara lain bentuk pengaturannya dalam sebuah PerMen tidak memiliki dasar yang kokoh.

"Selain itu apakah pendataan tanah yang dilakukan Kementrian ATR/ BPN sudah lengkap, valid dan terintegrasi. Masih terlalu sering negara [dalam hal ini BPN] ‘kalah’ dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan karena Sertifikat yang dikeluarkan BPN dibatalkan," tambah Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyebutkan adanya ketidaksesuaian judul bagian penerbitan sertifikat tanah elektronik atas tanah yang sudah terdaftar termuat dalam bagian kedua.

Menurutnya yang seharusnya tertulis ‘Bagian Ketiga’ tentang penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar (sesuai bunyi bagian kesatu pasal 6 ayat b).

"Ada kerawanan posisi pemilik hak dalam proses penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik, seharusnya negara (melalui Kementrian ATR/BPN) melalukan Validasi dan memastikan bahwa data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah," kata Ahmad Muzani.

"Sehingga prosesnya benar-benar hanya alih media. Gambaran masih adanya potensi perbedaan data di sertifikat yang dipegang masyarakat dengan data buku tanah yang ada di Kantor Kementrian ATR/BPN," lanjut Ahmad Muzani.

Menurutnya, rencana pemberlakuan sertifikat elektronik sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

"Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan pemberian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini disampaikan langsung oleh Presiden, hal ini bisa menjadi kontraproduktif. Karena dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut, dimungkinkan kepala kantor pertanahan dapat membatalkan atas sertifikat yang dikeluarkan,” tandas Ahmad Muzani.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPN gerindra sertifikat tanah
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top