Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Hari Raya Imlek, KPK Ingatkan Pejabat Tolak Gratifikasi

Lembaga antirasuah mengimbau agar Penyelenggara Negara menolak pemberian pada kesempatan pertama. Hal ini agar yang bersangkutan tidak perlu melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 12 Februari 2021  |  15:08 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun di momen perayaan Tahun Baru Imlek.

"Pada momen perayaan Tahun Baru Imlek hari ini KPK kembali mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang termasuk kategori gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat (12/2/2021).

Lembaga antirasuah mengimbau agar Penyelenggara Negara menolak pemberian pada kesempatan pertama. Hal ini agar yang bersangkutan tidak perlu melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK.

Ipi juga mengatakan bilamana dalam kondisi tertentu penyelenggara tersebut tidak dapat menolak, maka penerimaan tersebut harus segera dilaporkan ke KPK.

"Namun, apabila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima," ucap Ipi.

Dia mengatakan informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan gratifikasi dapat menghubungi layanan publik KPK pada nomor telepon 198 atau melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengunduhnya di Play Store dan App Store.

Adapun, pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK imlek gratifikasi
Editor : Ropesta Sitorus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top