Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi menekankan sejumlah poin terkait dengan kondisi Myanmar yang berada dalam penguasaan militer setelah kudeta pemerintahan dan penahanan sejumlah tokohnya.
Menlu Retno mengabarkan hal itu melalu akun Twitter resminya, @Menlu_RI, Kamis (11/2/2021) 00.39 WIB. Melalui unggahan itu, Retno menautkan foto dirinya saat berkomuniasi via telepon dengan Menlu Motegi.
Retno menjelaskan bahwa dirinya bersama Motegi menggarisbawahi dua poin prioritas terkait problematika di Myanmar. Pertama adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar, sedangkan kedua adalah memastikan transisi demokratis di negara itu berlanjut.
"Menerima sebuah panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri Jepang Motegi dan berdiskusi tentang situasi di Myanmar," demikian unggahan Menlu Retno di Twitter.
Received a phone call from Foreign Minister Motegi of Japan ?? and discussed situation in Myanmar @MofaJapan_en (10/02)
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) February 10, 2021
I underlined two priorities:
> the safety and wellbeing of Myanmar people
> ensuring Myanmar democratic transition continues pic.twitter.com/jCBIRU5Due
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mendesak militer Myanmar agar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar terkait dengan penangkapan pemimpin partai berkuasa Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Berdasarkan keterangan tertulis, Senin (1/2/2021), Indonesia menyatakan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.
Baca Juga
Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” seperti ditulis dalam keterangan.
Ketegangan politik di negara itu terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti presiden, Menteri Negara Bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.
Penangkapan para tokoh itu masih berlanjut dalam pekan ini. Teranyat, ajudan terdekat pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan empat orang lainnya juga dijemput paksa dari rumah mereka oleh militer.
