Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menlu RI dan Jepang Sepakati 2 Hal Ini Terkait Penanganan Myanmar

Menlu RI dan Menlu Jepang menggarisbawahi dua poin prioritas terkait problematika di Myanmar, termasuk memastikan transisi demokratis di negara itu berlanjut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersiap mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/1/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi menekankan sejumlah poin terkait dengan kondisi Myanmar yang berada dalam penguasaan militer setelah kudeta pemerintahan dan penahanan sejumlah tokohnya.

Menlu Retno mengabarkan hal itu melalu akun Twitter resminya, @Menlu_RI, Kamis (11/2/2021) 00.39 WIB. Melalui unggahan itu, Retno menautkan foto dirinya saat berkomuniasi via telepon dengan Menlu Motegi.

Retno menjelaskan bahwa dirinya bersama Motegi menggarisbawahi dua poin prioritas terkait problematika di Myanmar. Pertama adalah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar, sedangkan kedua adalah memastikan transisi demokratis di negara itu berlanjut.

"Menerima sebuah panggilan telepon dari Menteri Luar Negeri Jepang Motegi dan berdiskusi tentang situasi di Myanmar," demikian unggahan Menlu Retno di Twitter.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mendesak militer Myanmar agar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar terkait dengan penangkapan pemimpin partai berkuasa Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Berdasarkan keterangan tertulis, Senin (1/2/2021), Indonesia menyatakan keprihatinannya atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.

Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

“Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia,” seperti ditulis dalam keterangan.

Ketegangan politik di negara itu terjadi setelah militer mengambil alih pemerintahan dan menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi pemerintah seperti presiden, Menteri Negara Bagian Shan, Kayah, dan juru bicara National League for Democracy (NLD) Ayeyarwady pada Senin pagi.

Penangkapan para tokoh itu masih berlanjut dalam pekan ini. Teranyat, ajudan terdekat pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan empat orang lainnya juga dijemput paksa dari rumah mereka oleh militer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper