Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Tidak Balas Surat AHY, Demokrat: Pencatutan Nama, Pembusukan Politik

Ketum AHY menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuturkan bahwa partainya menghormati respon Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Sebelumnya AHY menyurati Presiden terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai.

"Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut," kata Riefky seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (6/2/2021).

Riefky mengungkapkan dalam surat tertanggal 1 Februari kepada Presiden Jokowi itu, AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Partai

Riefky menegaskan partainya tak pernah menuduh para pejabat pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Namun, Riefky berujar, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain berdasarkan kesaksian pengurus daerah Demokrat yang bertemu mereka.

Menurut Riefky, dalam layang itu AHY juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi, menteri, dan pejabat setingkat menteri yang diduga disebut-sebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain tak mengetahui masalah ini. "Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," kata dia.

Demokrat pun menyatakan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang telah memberikan klarifikasi. Riefky menyebut klarifikasi keduanya menegaskan keyakinan Demokrat bahwa mereka tak terlibat dalam upaya kudeta itu.

Meski menilai ada teka-teki dari absennya penjelasan Jokowi, Riefky menegaskan Demokrat menghormati keputusan Presiden.

"Kami berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, apalagi terlibat," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper