Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bupati Terpilih Berstatus WNA, Komisi II: KPU & Bawaslu Kecolongan

DPR mendesak KPU dan Bawaslu untuk mencari tahu kasus terpilihnya warga negara Amerika Serikat dalam Pilkada 2020 lalu.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 04 Februari 2021  |  11:02 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung (ketiga kiri) menerima surat aduan dari kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab (kedua kanan), Ahmad Doli Kurnia (ketiga kanan), Mirwan.B.Z. Vauli (kiri), Ahmad Andi Bahri (kedua kiri) dan Almanzo Bonara di kediamannya di Jakarta, Minggu (23/7). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung (ketiga kiri) menerima surat aduan dari kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab (kedua kanan), Ahmad Doli Kurnia (ketiga kanan), Mirwan.B.Z. Vauli (kiri), Ahmad Andi Bahri (kedua kiri) dan Almanzo Bonara di kediamannya di Jakarta, Minggu (23/7). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA – Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus terpilihnya Orient Riwu Kore, warga negara Amerika Serikat (AS) sebagai Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kejadin itu telah mencoreng kewibawaan penyelenggara pemilu. Kejadian itu menurutnya tidak sepatutnya terjadi.

“Saya pikir kita kecolongan dalam masalah ini. Sudah saya sampaikan kepada Bawaslu RI kenapa hal seperti ini bisa terjadi,” kata Doli dikutip dari laman resmi DPR, Kamis (4/2/2021).

Doli melanjutkan, permasalahan ini harus dicari tahu persis masalahnya, apakah merupakan sebuah kelalaian KPU dan Bawaslu Sabu Raijua atau calon bupati tersebut melakukan tindakan pidana penipuan.

“Saya lihat di beberapa pemberitaan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, artinya kalau pengakuan penyelenggara seperti itu yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana penipuan dan segala macamnya, sehingga harus diberikan sanksi," selidik Doli.

Doli pun menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang baru memberikan penjelasan setelah rangkaian Pilkada selesai. Padahal, jika informasi itu diberikan sebelum pilkada usai, hal itu semestinya tidak pernah terjadi.

“Mungkin jika (penjelasan datang lebih) cepat, orang ini tidak dapat ikut Pilkada karena otomatis gugur,” tandas Doli.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, hal ini menjadi penemuan baru yang ke depan harus bisa diantisipasi dengan memasukkan penyesuaian aturan atau pun regulasinya dalam undang-undang.

“Ini juga kasus baru yang baru kita temukan yang nanti bisa kita antisipasi dalam penyesuaian aturan di kemudian hari jika kami mengadakan perubahan undang-undang,” imbuh Doli.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pemilu bawaslu
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top