Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan sertifikasi CGCAE atau Cerified of Government Chief Audit Executive angkatan kedua.
Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan perubahan dalam pengawasan intern, sehingga level profesionalitas pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat meningkat.
Dalam pembukaan sertifikasi tersebut, BPKP menganugerahkan sertifikat CGCAE kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar atas dedikasinya dalam membangun pengawasan intern. Penganugerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Senin (01/02).
Dalam sambutannya, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, program sertifikasi ini penting dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pimpinan APIP utamanya, dalam pencegahan korupsi dan peringatan dini atau early warning system bagi kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
"Pemantauan yang kami lakukan, masih terdapat 150 APIP yang jumlah auditornya kurang dari 10 orang, dan 248 APIP yang masih perlu ditingkatkan kualifikasi profesionalnya," katanya dalam keterangan tertulisnya.
Apa yang dilakukan BPKP disambut baik oleh Kemendagri dan BPK. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, peran auditor semakin lama semakin strategis, bukan hanya sebagai pengawas (oversight) saja, akan tetapi ada pekerjaan sebagai konsultan (insight), dan juga memproyeksikan permasalahan ke depan (foresight).
“Peran auditor menjadi semakin kompleks, terutama dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, bagaimana caranya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan mengefisienskan belanja pemerintah,”ucapnya.
Mantan Kapolri itu mengapresiasi BPKP dan segenap jajaran atas inisatif pelatihan ini, semoga dengan sertifikasi ini dapat meningkatkan integritas jajaran pengawasan intern. Dirinya juga mengajak seluruh pimpinan APIP daerah agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik sehingga marwah pengawasan intern akan terangkat.
“Siapa lagi yang akan mengangkat marwah pengawasan intern, jika bukan dari institusi pengawasan intern itu sendiri”, pungkasnya.
Senada, Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar juga memberikan apresiasi pasalnya, apa yang dikerjakan BPKP akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP dan akan mempermudah pemeriksaan oleh auditor ekstern (BPK).
“Sinergi dan kolaborasi antara auditor intern dan pemeriksa ekstern dibutuhkan utamanya untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengharapkan agar APIP dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern, sehingga dapat melakukan pengawalan secara optimal atas akuntabilitas tata kelola keuangan serta penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.
