Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta lebih banyak pakar dan epidemolog yang dilibatkan dalam merancang kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif dalam menekan kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Ajak sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Sehingga dalam men-desaign kebijakan itu bisa lebih komprehensif," ujar Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Pernyataan itu dikeluarkan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu (31/2/2021). Dia menyebutkan bahwa esensi kebijakan PPKM di tengah pandemi untuk mengurangi atau mencegah mobilitas masyarakat.
Kebijakan itu diharapkan dapat menekan laju peningkatan angka penularan Covid-19. Namun, memasuki pekan ketiga pemberlakuan PPKM, belum ada dampak signifikan apabila dilihat dari pertambahan kasus harian.
“Esensi dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terlibat intens di lapangan memberikan contoh kedisiplinan.
Ketiganya juga diminta gencar sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama.
“Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi,” papar Jokowi.
