Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

China Jatuhkan Sanksi ke 28 Pejabat AS di Hari Pelantikan Biden

Beijing menyatakan akan memberi sanksi kepada 28 orang yang dianggap telah melanggar kedaulatan China dan bertanggung jawab terhadap tindakan AS.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 21 Januari 2021  |  16:13 WIB
Bendera China dikibarkan di lapangan Tiananmen untuk menyambut the Belt and Road Forum atau KTT Jalur Sutra, di Beijing, China, Sabtu (13/5). - Reuters
Bendera China dikibarkan di lapangan Tiananmen untuk menyambut the Belt and Road Forum atau KTT Jalur Sutra, di Beijing, China, Sabtu (13/5). - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - China membalas pernyataan AS soal kekerasan di Xinjiang sebagai genosida dengan memberi sanksi kepada 28 pejabat AS, termasuk mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, Rabu (20/1/2021), Beijing menyatakan akan memberi sanksi kepada 28 orang yang dianggap telah melanggar kedaulatan China dan bertanggung jawab terhadap tindakan AS yang mengganggu hubungan AS - China.

“Sejumlah politikus AS yang anti-China karena kepentingan politik mereka yang egois dan penuh prasangka serta kebencian terhadap China dan tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat China dan Amerika, telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang sangat mengganggu internal China,” seperti dikutip dari pernyatan resmi.

Sejumlah pejabat yang dikenai sanksi di antaranya adalah Michael R. Pompeo, Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M. Azar II, Keith J. Krach, and Kelly D. K. Craft dari pemerintahan Trump. Selain itu, mantan Dubes AS untuk PBB John R. Bolton dan mantan petinggi Gedung Putih Stephen K. Bannon.

Nama-nama tersebut dan keluarganya dilarang masuk ke China, Hong Kong dan Macau. Begitu pula dengan perusahaan dan institusi yang memiliki hubungan dengan nama tersebut dilarang menjalankan bisnis di China.

Namun, Bloomberg melaporkan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Emily Horne mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan China tidak berpengaruh. Menurutnya, itu hanya upaya untuk menyebarkan dendam partisan pada saat Joe Biden mulai masuk ke pemerintahan.

"Menerapkan sanksi ini pada Hari Pelantikan tampaknya adalah upaya untuk memainkan perpecahan. Warga Amerika dari kedua belah pihak harus mengkritik langkah yang tidak produktif dan sinis ini,” katanya.

“Presiden Biden berharap dapat bekerja dengan para pemimpin di kedua belah pihak untuk memposisikan Amerika agar bisa bersaing dengan China,” lanjutnya.

Nama-nama pejabat yang disebutkan tadi memang cukup vokal dalam menekan hubungan AS - China. Bahkan, di detik-detik terakhir masa jabatan Pompeo, dia sempat mendeklarasikan bahwa yang dilakukan pemerintahan Xi Jinping terhadap agama dan etnis minoritas di Xinjiang adalah kejahatan genosida.

Dengan penerapan sanksi ini, sudah ada sekitar 44 orang pejabat AS yang dikenai sanksi. Kendati Biden sudah naik tahta, pemerintahan AS yang baru belum terlihat siap untuk menurunkan tensi hubungan kedua negara.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mantan jenderal Lloyd Austin yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan mengatakan bahwa China adalah saingan global bagi AS dari perspektif pertahanan.

Hal yang sama juga diungkapkan calon Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang mengatakan bahwa “[China adalah] tantangan utama seluruh bangsa di AS dalam hal kepentingan kami, kepentingan rakyat Amerika.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat Joe Biden

Sumber : Bloomberg

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top